Gedung 10 Lantai Mengabaikan Nilai Kemanusiaan

JAYAPURA – Bukan Papua namanya jika tak membuat sesuatu yang fenomenal. Seperti rencana Pemerintah Provinsi Papua membangun gedung Kantor Gubernur 10 lantai dengan anggaran Rp 400 miliar.
Ini dianggap mengabaikan nilai – nilai kemanusiaan dimana situasi saat ini dipenuhi kecemasan, ketakutan dan penuh harap dari adanya pandemi, eh pemerintah malah memikirkan bagaimana bisa membangun gedung megah.
Alhasil proses pembangunan gedung 10 lantai tersebut menuai banyak kritikan oleh masyarakat maupun dari DPR sendiri. “Aneh saja dan bingung dengan cara berfikir pemerintah kita. Masyarakat setiap hari mati tapi ini malah memikirkan membangun gedung. Nalarnya dimana?,” sindir Gunawan, salah satu penggiat sosial di Kota Jayapura. Ia memang mengomentari keras niat pembangunan gedung ini karena menganggap mengabaikan nilai – nilai kemanusiaan.
“Lihat saja setiap hari orang berjuang dengan nafas satu – satu mencari oksigen. Menyandarkan kepalanya untuk rebah dan berharap Tuhan memperpanjang nafas mereka tapi pejabat kita malah sibuk memikirkan proyek fisik. Coba tanya berapa orang yang setiap hari mati karena covid biar terbuka itu hati,” cecarnya.
Ia menyayangkan rencana pembangunan gedung tersebut mengingat dana sebesar Rp 400 miliar masih dibutuhkan untuk penanganan covid. Mencari tabung oksigen, regent ataupun suplemen untuk imun tubuh atau bahkan memikirkan bagaimana makan setiap harinya. Masyarakat lebih berharap itu ada ketimbang melihat gedung megah yang nantinya juga membuat sulit menemui penghuninya.
Hal ini senada disampaikan Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw dimana menurutnya saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana bisa makan, bisa sehat dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik, bukan soal gedung bertingkat. “Saya pikir kita bicara nilai kemanusiaan dan itu lebih penting. Selain itu penanganan covid juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” jelas John Banua melalui ponselnya, Rabu (21/7). Namun ia tak menampik jika anggaran pembangunan gedung ini juga sudah melalui pembahasan di DPRP dan disetujui.
Hanya saat itu dilakukan pada tahun 2020 dimana covid masih landai dan tidak separah saat ini. “Kondisi tahun 2021 inikan berbeda, saya rasa perlu dipikirkan lagi apakah pemerintah mau melanjutkan atau menunda dengan pertimbangan pandemic yang semaki tak terkendali dan pertimbangan kemanusiaan,” sindirnya. Sementara Plh Sekda Papua, Doren Wakerwa kepada wartawan menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor gubernur ini sudah dibahas dan disetujui oleh kemendagri sejak tahun lalu.
Biaya juga sudah disetujui sehingga jangan diganggu lagi. “Sudah dianggarkan dan jangan diganggu lagi, kalau sudah dianggarkan, disetujui dan menteri juga setuju ya mau apa lagi,” tangkis Doren. Ditambahkan bahwa anggaran pembangunan yang dianggarkan itu sudah dievaluasi oleh Kemendagri plus item – item nya juga sudah disetujui. “Hasil verifikasinya juga sudah dikembalikan dan sudah selesai artinya gubernur punya kewajiban membangun untuk mensejahterakan rakyatnya,” jawab Doren. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *