Pemprov Diminta Selesaikan Tanah Seluas 8 Hektar

Jeck Puraro bersama Keluarga Daud Morrouw Ohee pemilik hak ulayat 8 hektar di Venue PON yang berada di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Rabu (14/7).(Yewen/Cepos)

JAYAPURA– Masyarakat adat kembali memasang spanduk di Stadion Enembe, Kampung Harapan, Rabu (14/7). Adapun masyarakat adat yang menuntut hak ulayat dalam Stadion Enembe yang belum dibayar berasal dari keluarga Daud Morrouw Ohee.

Ada beberapa pernyataan sikap yang disampaikan, salah satunya adalah menutut perlunasan dan pembayaran ganti rugi tanah seluas 8 hektar yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan PB PON Papua.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Jeck Puraro, pertama, sudah cukup lama mereka bersabar dan menerima segala bentuk kerjasama dengan pemerintah dan pihak kontraktor untuk membangun Venue Aquatik dan lapangan pemansan dengan perjanjian bersama.

“Namun niat baik kami kepada pemerintah sepertinya tidak berarti apa-apa dan belum mendapatkan jawaban yang baik,”katanya saat membacakan pernyataan sikap di depan Stadion Enembe, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Rabu (14/7).

Oleh karena itu, kata Jeck dalam pernyataan sikap merasa bahwa pemerintah telah melakukan pembohongan atau penipuan terhadap pihaknya selaku keluarga pemilik hak ulayat seluas 8 hektar yang berada di Kampung Harapan.

“Kami minta kepada Pemprov Papua dan Panitia PB PON, untuk segera menyelesaikan pembayaran tanah seluas 8 hektar sebelum pelaksanaan PON dilaksanakan,”pintanya.

Dia menyatakan, dalam pernyataan sikap mereka itu bahwa bila mana Pemprov Papua dan Panitia PB PON tidak melakukan pembayaran hak ulayat seluas 8 hektar, maka pihaknya akan melakukan aksi pemalangan dan mengambil alih tanah yang telah dibangun venue PON di Kampung Harapan tersebut. (bet/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *