Tingkatkan PAD, Siapkan Sejumlah Strategi

Edi Susanto.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura, Edi Susanto mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Jayapura, ada sejumlah strategi besar yang akan dilakukan oleh Edi Susanto.

“Beberapa strategi intensifikasi dan ektensifikasi perlu dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” kata Edi Susanto kepada Cenderawasih Pos, Jumat (9/7).

Dia menjelaskan,  dalam rangka menggenjot PAD di Kabupaten Jayapura, pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Kemudian melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, memperluas tax-base pajak daerah dan mengidentifikasi misi dan mandat organisasi. Serta menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah.

Dikatakan, salah satu komponen pendapatan asli daerah yang belum tergali secara optimal yaitu lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

“Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dia menambahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *