Kerja Cepat dan Tuntas!

SERAHKAN DPA: Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo,SE,M.Si didampingi Sekda Anton warkawani, SE., menyerahkan DPA secara simbolis kepada pimpinan OPD di aula kantor Bupati Tolikara di Igari, Jumat (9/7) lalu.(Diskominfo Tolikara)

*Perintah Bupati Tolikara Saat Serahkan DPA

KARUBAGA-Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., memerintahkan seluruh OPD (Oraganisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Tolikara untuk bekerja cepat dan tuntas.

Perintah ini disampaikan Bupati Usman Wanimbo saat menyerahkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2021 kepada pimpinan OPD di aula Kantor Bupati Tolikara di Igari,  Jumat (9/7) lalu.

“Waktu efektif kerja tinggal sedikit, sekira lima bulan. Untuk itu, pimpinan OPD bekerja ekstra. Kerja cepat dan tuntas mulai bulan Juli ini 2021 semua pekerjaan dijalankan,” tegasnya saat memberikan arahan usai menyerahkan DPA secara simbolis.

Selain meminta seluruh OPD bekerja cepat dan tuntas, Bupati Usman Wanimbo juga meminta pimpinan OPD untuk tidak meninggalkan Tolikara.

“Saya harap semua pimpinan OPD tidak meninggalkan tempat tugas keluar dari Tolikara. Semua berada di tempat tugas. Apabila ada tugas dinas luar daerah, perintahkan staf sesuai bidangnya,” pintanya.

Diakuinya, saat ini wabah Covid-19 melanda seluruh tanah air, yang membuat ASN tidak bisa bekerja maksimal. Apalagi harus menjaga keluarga, sehingga para ASN beraktifitas dengan kehati-hatian yang tinggi.

Selain itu sistem kerja pemerintah saat ini sudah beralih dari manual ke digital, sehingga pemerintah daerah dituntut menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) aplikasi online.

Dengan Sistem baru ini semua rincian biaya program harus diinput di aplikasi online SIPD secara rapi dan tuntas. “Karena itu tim telah selesai dan DPA 2021 baru bisa dibagikan pertengahan tahun ini. Kondisi ini dialami bukan saja Pemkab Tolikara tetapi dialami juga seluruh Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, penggunaan SIPD ini menuntut pemerintah daerah harus mampu bekerja dengan standar tinggi. Apalagi semua program harus masuk pada aplikasi SIPD. Termasuk laporan fisik pembangunan dan non fisik keuangan serta aset daerah.

Oleh sebab itu, tim bekerja lebih keras menyusun dan menginput program, setelah tim menerima pelatihan atau pembimbingan dari instruktur Kemendagri.

“Kita patut memberikan apresiasi kepada tim,karena dengan kerja keras tim, kita bisa menerima DPA dan menjalankan pekerjaan tahun ini 2021. Saya mohon seluruh masyarakat Tolikara memahami kondisi ini. Karena kondisi yang sama dialami seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Usman Wanimbo kembali menegaskan bahwa Pemkab Tolikara optimis meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Karena semua laporan keuagan dan penataan aset daerah sudah selesai, dimana tinggal tahun lalu lagi dirampungkan. “Maka dari itu pimpinan OPD bekerja dengan penuh disiplin tinggi dan semua pekerjaan selesai tuntas,” ujarnya.

Ditambahkan, APBD Kabupaten Tolikara tahun 2021 ini berasal dari berbagai sumber. Untuk itu, dirinya meminta pimpinan OPD mampu memilah mana yang harus menjadi prioritas. Misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, harus dikerjakan sesuai limit waktu. Namun dengan kondisi sekarang yang tidak memungkinkan, konsultasi pimpinan untuk ambil langkah tepat harus dilakukan.

“Bagi pimpinan OPD yang mengelola DAK harus proaktif bagaimana caranya penyerapan anggaran DAK bisa cepat. Pimpinan OPD harus bantu pihak ketiga yang mengurus pekerjaan itu,” tambahnya.

Bupati Usman Wanimbo juga meminta Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Setda Tolikara untuk memproses administrasi semua kegiatan mulai bulan ini. “Apabila ada pengusaha kesulitan mohon dibantu dan arahkan. Terutama pengusaha orang asli Papua. ULP harus kerja cepat dengan menetapkan jadwal lelang pekerjaan dalam bulan ini,” tegasnya.

Dalam menjalankan aktivitas, Bupati Usman Wanimbo tak lupa mengingatkan untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tolikara menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja masing-masing. “Wajib pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Lebih dari itu ASN wajib divaksin. ASN harus beri contoh kepada masyarakat bahwa vaksin aman dan halal,” pungkasnya. (Diskominfo Tolikara/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *