MRP Diharap Perjuangkan Hak Dasar OAP Dalam Bingkai NKRI

Sejumlah anggota MRP saat melakukan reses kedua di Sentani yang dilaksanakan di Hotel Horex Sentani, Kamis, (8/7).(Robert Mboik Cepos)

SENTANI – Sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)  melaksanakan  Reses kedua , Tahun 2021. Reses  itu dilakukan dalam rangka  sosialisasi dan jaring aspirasi terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Afirmasi dan Perubahan Kedua RUU Otsus Papua, serta kondisi Papua terkini.

“Sesuai amanat lembaga, saya melakukan reses kedua di masa sidang kedua. Saya juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dan hari ini merupakan yang terakhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan reses yang saya lakukan di Kabupaten Jayapura,” ungkap Dorlince Mehue kepada wartawan, usai rapat itu, Kamis, (8/7).

Dalam reses tersebut,  dihadir oleh sejumlah tokoh, mulai dari  tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

Lanjut dia, reses tersebut digelar dalam bentuk sosialisasi dan jaring aspirasi terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Afirmasi dan Perubahan Kedua RUU Otsus Papua serta kondisi Papua terkini.

Banyak masukan dari para tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan MRP sejauh ini  perlu ada perbaikan.   Di satu sisi kata dia,   pihaknya tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat asli Papua dan juga semua masyarakat Indonesia yang ada di atas tanah Papua.  Dari hasil diskusi dan jaring aspirasi tersebut,  ada sejumlah poin penting yang dihasilkan melalui pembentukan  Forum   Indonesia Bersatu di tanah Papua.

Lanjut dia, apapun yang disampaikan oleh peserta sosialisasi dalam hal ini para tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan itu bagaimana negara bisa mengIndonesia-kan Papua dan Papua bisa merasakan bagaimana merasa bagian dari Indonesia.

Adapun bunyi pernyataan sikap itu,

gugatan MRP dan MRPB kepada Mahkamah Konstitusi (MK) RI terkait revisi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 itu tidak memiliki legal standing atau tidak sesuai mekanisme, karena tidak melewati proses rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota MRP. Kedua,  MRP merupakan lembaga kultur yang berasal dari utusan masing-masing lembaga, yaitu para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan, sehingga jati diri MRP adalah memperjuangkan persoalan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai NKRI, bukan memperjuangkan kepentingan politik tertentu.

Ketiga, meminta kepada lembaga audit negara dalam hal ini Inspektorat Papua, BPK, KPK, Polri dan Kejaksaan untuk segera melakukan audit anggaran yang digunakan oleh tim kerja pokok-pokok pikiran RUU Otsus Papua.

“Kami dari Forum Indonesia Bersatu meminta kepada pihak Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan juga pembinaan terhadap MRP,” demikian bunyi pernyataan sikap itu.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *