Tiga Fraksi Setuju Pembentukan Pansus

Sejumlah masyarakat korban banjir bandang yang melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Jayapura, Jumat,(2/7). Mereka menuntut agar DPRD segera membentuk Pansus dana bencana.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Sejumlah masyarakat yang mewakili korban bencana banjir bandang di Sentani pada Maret 2019 lalu, kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Jayapura, Jumat (2/7) kemarin. Aksi ini merupakan kali ketiganya disuarakan. Mereka menuntut kepada DPRD Jayapura untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), penggunaan dana bencana. Baik itu dana bencana sumbangan dari sejumlah daerah pasca bencana banjir bandang,  termasuk penggunaan dana hibah bencana dari BNPB senilai Rp 275 miliar, yang sampai saat ini belum maksimal terserap.

Puluhan perwakilan korban bencana banjir datang dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Ketua DPRD Jayapura, Klemens Hamo mengatakan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat terkait tuntutan pembentukan Pansus dana bencana.

“Kami terima aspirasi masyarakat,  beberapa hal di hari pertama yang sudah saya sampaikan, saya tidak bisa mengulas itu lagi,” ujar Hamo singkat.

Selanjutnya, Ketua Komisi A DPRD Jayapura, Hermes Felle menjelaskan kepada pendemo sebagian besar anggota DPRD Jayapura sudah menerima dan menyetujui pembentukan Pansus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

“Dari 5 fraksi yang ada di DPRD, kami 3 fraksi menyetujui pembentukan Pansus,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pembentukan Pansus itu bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah.

“Pansus itu harus dibentuk karena saya punya keluarga hancur semua, penderitaan mereka adalah penderitaan saya. Oleh karena itu, Pansus sangat dibutuhkan untuk memperjelas penggunaan dana bencana ini, larinya ke mana. Bukan mau mencari-cari kesalahan pemerintah, bukan,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi  masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi ke DPRD Jayapura. Menurutnya, hal itu juga sudah dijamin dalam undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

“Menyalurkan aspirasi dijamin oleh undang-undang nomor 9 tahun 1999. Tidak ada yang bisa batasi, Republik Indonesia sudah lahirkan itu undang-undang nomor 9 tahun 1999,” tambahnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *