Tidak Dilibatkan, Koalisi Pengusaha Papua Protes

Koalisi Pengusaha Papua  melakukan asli demonstrasi meminta meminta agar Kepala Balai  Pelaksana Penyedia Perumahan Papua Ir Faisal Soedarno ST, MT di depan Kantor Direktorat Perumahan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Papua, Entrop,  Jumat, (2/7) kemarin.(Noel/Cepos)

JAYAPURA – Dinilai tidak mengakomodir pengusaha Papua dalam proyek pengadaan perumahan, maka koalisi Pengusaha Papua  melakukan aksi demonstrasi di Kantor Direktorat Perumahan Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Papua, Entrop,  Jumat, (2/7) kemarin.

Koordinator lapangan aksi demo Mikael Sineri menyebut kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Papua Ir Faisal Soedarno ST, MT  tidak mengutamakan anak Papua dalam proyek perumahan.

“Tuntutan kami, kepala balai dan Satker segera dicopot karena ada diskriminasi dalam pembagian proyek sehingga membuat kami pengusaha asli Papua tidak dapat dan tersingkir di daerah kami sendiri,” ujarnya usai demo di depan kantor balai di Entrop,  Jumat (2/7) kemarin.

Ia mengaku sebelum melakukan demo, pihaknya  telah berkonsultasi dengan kepala balai tapi tidak diindahkan. “Kami sudah berusaha koordinasi tapi beliau, (Kepala Balai) tidak ada di tempat maka kami minta segera diganti saja kepala balai dan Satker, karena tidak pernah menghargai pengusaha Papua dan ini Papua sebagai daerah yang punya Otsus maka keberpihakan itu harus tapi tidak dilakukan,” katanya.

Bahkan, menurut mereka pihak balai tidak menjalankan Instruksi presiden Jokowi dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2009 tetang pengadaan barang dan jasa terkait percepatan pembangun di Provinsi Papua.

Sementara itu, Kasubag Umum dan TU Balai  Pelaksana Penyedia Perumahan Papua Anna Hanifa ST mengatakan permintaan pendemo meminta bertemu kepala balai tapi Kabalai tidak ditempat karena masih dinas luar. Terkait lelang dan tender ia mengaku tidak tau menahu karena bukan kapasitasnya.

“Soal lelang bukan kewenangan kami itu langsung di bawa PPTK dan Ka Satker kalau lelang  semua dilakukan dengan online baik pendaftaran dan bukan di kami tapi  di PP2JK, kalo untuk subkon saya tidak tahu, bukan kewenangan kami,” katanya. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *