Tersangka Korupsi Insentif Guru Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor 

Tersangka dugaan korupsi pembayaran insentif guru pedalaman di Kabupaten Boven Digoel berinisial AD,   dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura.(Sulo/Cepos)

MERAUKE– Tersangka dugaan korupsi pembayaran insentif guru pedalaman di Kabupaten Boven Digoel berinisial AD,  akhirnya dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura. Tersangka merupakan penjabat kepala bidang pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel tahun 2017.

   Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Merauke I Wayan Sumertayasa, SH, MH melalu Kasi Tipikor Kejaksaan Negeri Merauke Sugiyanto, SH, dikonfirmasi membenarkan pelimpahan  tersangka korupsi ke Pengadilan Tipikor.  “Kamis kemarin sudah kita limpahkan tersangka dan barang buktinya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jayapura,” kata  Sugiyanto, lewat sambungan telpon selulernya,  Jumat (2/7).

   Dengan pelimpahan ini, menurut Sugiyanto, pihaknya tinggal menunggu jadwal persidangan dari Majelis Hakim Tipikor Jayapura yang akan menyidangkan perkara tersebut.  Kendati dilimpahkan, namun untuk tersangka masih tetap dilakukan penahanan di Lapas Klas IIB Merauke. “Karena masih pandemi Covid, sehingga untuk tersangka kita tidak bawa ke Jayapura tapi tetap dititipkan di Lapas Klas IIB Merauke,” terangnya.

    Sebab, nantinya sidang  terdakwa masih akan dilakukan secara online dengan menggunakan zoom. Kasus  dugaan korupsi   tambahan insentif bagi guru yang bertugas di daerah paling sulit  tersebut  terjadi tahun 2016 dan 2017.  Dimana pada tahun 2016, Pemkab Boven Digoel menyediakan  insentif  untuk 33 guru SD sebesar Rp 990 juta, sedangkan di tahun 2017 sebesar Rp Rp 1,386 miliar atau dengan total keseluruhan sebesar Rp 2,2 miliar  lebih.

   Dana tersebut   ditransfer dari rekening daerah Kabupaten Boven Digoel ke rekening Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel. Setelah dana masuk ke rekening Bagian SD, selanjutnya mendahara mencairkan  dan dana tersebut sebagian dibayarkan kepada  guru, namun sebagian besar digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya.

   Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 31 Juli 2019 terkait dana insentif guru SD di daerah sangat terpencil Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 dan 2017 tersebut ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan  kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,546 Miliar lebih.

   Karena itu, tersangka AD dikenakan Pasal Primer Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 KUHP, Subsidair pasal 3  Jo pasal 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 KUHP. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *