50 Persen Kepala Kampung Tidak Serahkan LPJ Penggunaan ADD dan ADK

Eymus Weya.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Jayapura menemukan hampir 50% aparat pemerintah kampung di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disalurkan ke setiap kampung.

“Dari hasil Kunker kami ke sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura,  kita lihat dari tahun ke tahun, setelah mereka menggunakan dana, tidak menyerahkan LPJ-nya,” kata Ketua Komisi B DPRD Jayapura, Eymus Weya ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (2/7).

Dia mengatakan, ada beberapa jenis alokasi dana yang masuk ke masyarakat di kampung melalui aparat pemerintah kampung. Mulai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Kampung (ADK) dan dana Prospek. Semestinya sesuai aturan yang ada, setelah mereka menggunakan anggaran, mereka wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut ke pemerintah distrik. Selanjutnya pemerintah distrik akan mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).

Selanjutnya DPMK mengeluarkan surat ke keuangan untuk mencairkan dana tahap berikutnya.

“Tetapi setelah kita turun ke lapangan, hasilnya surat SPJ-nya itu  belum dibuat oleh kepala kampung, hampir 50 persen dari 139 kampung,”ungkapnya.

Menurutnya, hal ini dipicu minimnya sumber daya manusia di kampung. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini DPMK dan juga Bappeda untuk membuat program pelatihan atau pembekalan kepada kepala kepala kampung dan jajarannya yang baru dilantik maupun yang sudah menjalankan tugas pemerintahan di kampung.

“Setiap tahun itu harus ada pelatihan, tata cara penggunaan anggaran, pelaporan sampai pada pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Supaya penggunaan anggaran yang masuk ke setiap kampung itu, benar-benar maksimal, artinya antara program kerja dengan laporan sesuai. Dia juga mengharapkan kepada pihak keuangan,   untuk melihat setiap SPJ dari aparat kampung sebelum dana dicairkan.

“Kalau DPMK merekomendasikan pencairan dana tahap berikutnya, keuangan harus melihat SPJ dari masing-masing kampung. Kalau SPJ-nya belum ada, jangan sampai keuangan mencairkan dana tahap berikut,” ungkapnya.

Dia mengatakan, di setiap sidang paripurna, pihaknya selaku dewan seringkali merekomendasikan kepada TAPD  dan pemerintah daerah untuk ketegasanya kepada aparat kampung, melalui surat agar mereka wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuanganya sebelum dana tahap berikutnya dicairkan.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *