TPP Dipangkas, Nakes Ancam Mogok Kerja

Sejumlah perwakilan Nakes di Kabupaten Jayapura saat mendatangi Kantor DPRD Jayapura untuk mengadukan pemotongan TPP oleh pemerintah, Kamis (1/7).(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Sejumlah perwakilan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Jayapura mendatangi Kantor DPRD Jayapura, Kamis, (1/7). Mereka mengadu ke anggota DPRD terkait pemotongan dana Tunjangan  Perbaikan Penghasilan (TPP), yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.

“Sebulan kami mendapatkan Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu, dan untuk tahun ini baru disalurkan kemarin,” kata Adolfina Yaung, salah satu tenaga kesehatan yang ditemui media ini di Kantor DPRD Jayapura, Kamis (1/7).

Mereka mempertanyakan tujuan pemerintah untuk memotong TPP dari tenaga kesehatan itu. Karena menurutnya, pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan kemanusiaan dengan melayani langsung masyarakat di masing-masing wilayah atau tempat tugas. Berbeda dengan profesi lainnya yang memang bisa dilakukan secara online selama masa pandemi ini. Sehingga pemerintah boleh saja memangkas atau memotong TPP mereka.

“Sebelumnya  Rp 1,7 juta perbulan, itu yang kita mau tanyakan. Dinas lain boleh terima seperti itu karena selama pandemi Covid-19 ini, banyak yang kerja online. Kami kan beda. Jangan samakan kami dengan mereka,”tegasnya.

Mereka juga menuntut alasan dari pemerintah memotong dana TPP tersebut harus jelas. Tujuannya untuk apa dan kenapa sampai dipotong dengan jumlah yang cukup besar.

“Berarti kami digaji Rp10 ribu satu hari, kita butuh penjelasan, karena kami ini kerja, bukan urus kertas seperti mereka yang ada di Gunung Merah. Dinas sudah perjuangkan hak kami, tapi di atas ini yang punya kewenangan itu,”tandasnya.

Pihaknya menyayangkan keputusan itu, mestinya yang namanya tunjangan perbaikan seharusnya lebih baik dari sebelumnya. Tapi ini malah lebih buruk dari sebelumnya karena dipangkas dengan nilai sangat besar. Dimana sebelumnya mereka terima Rp1,7 juta sekarang Rp 300 ribu perbulan.

“Kalau tidak ada tanggapan, kami akan demo, nanti dari mereka yang ada di Gunung Merah sini pergi melayani pasien di sana. Kita mogok bekerja. Kalau bisa Bupati perhatikan kami, karena kami ini pekerja, bukan urus kertas, kami ini urus manusia, urus pasien. Saat pandemi ini orang lain libur, kerja dari rumah,  kami tetap melayani masyarakat,”tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *