Selamatkan Pantai dari Abrasi, Tanam 25 Ribu Mangrove

MERAUKE – Abrasi pantai yang sangat tinggi sepanjang 15 kilometer mulai dari Kampung Serapuh Urum sampai Kampung Nasai, Distrik Semangga membuat anggota DPR Papua Hendrikus Eben Gebze tergerak untuk menyelamatkan pesisir pantai itu dengan menanam pohon Mangrove di Kampung Matara, Distrik Semangga, Selasa (29/6).

    Dandim 1707/Merauke Letkol Czi Muh. Rois Edi Susilo, ST, bersama pemerintahan distrik dan kampung, tokoh adat dan masyarakat  terlibat dalam penanaman di sekitar pesisir pantai tersebut.  Sebanyak 25.295 pohon Mangrove akan ditanam untuk  menanggulangi pengikisan pantai dari air laut tersebut.

   Hendrikus Eben Gebze mengungkapkan bahwa dengan reses kedua yang dilakukan ini, pihaknya  turut  memperhatikan keluh kesah atau aspirasi masyarakat dari 7 kampung  yakni mulai dari Kampung Urum, Nahotif, Yatom, Bahur, Matara, Anasai bahkan di Kumbe.

   “Kita akan melakukan penanaman pohon baku sebanyak 25.295 pohon disepanjang  bibir pantai kurang lebih  15 kilometer mulai dari Urum sampai Kumbe,” jelasnya.

    Dikatakan, abrasi pantai  di wilayah tersebut sangat tinggi. Saat dirinya masih sekolah sekitar 1992 lalu,  bibir pantai  berada sekitar 100 meter dari bibir pantai  yang ada sekarang. ‘’Jadi sudah sangat jauh   terjadi pengikisan air laut. Bahkan   pohon kelapa yang ditanam untuk menahan pengikisan  air laut   itu sudah hampir habis dan air laut ini hampir  masuk ke  perumahan masyarakat, terutama warga lokal,” jelasnya.

   Dia berharap pemerintah  baik kabupaten, provinsi dan pusat untuk segera melihat situasi kondisi pantai yang ada tersebut. Sebab, jika tidak ada penyelamatan pantai, maka perumahan masyarakat terancam akan  terbawa oleh air laut.  “Saya berpikir kita mulai melakukan pencegahan  ini dari masyarakat dulu. Untuk penyelamatan,” tandasnya.

   Hendrikus Eben Gebze juga meminta masyarakat  yang punya hak ulayat di sekitar pantai tersebut untuk segera  berhenti menggali pasir.  “Memang masih ada satu dua oknum masyarakat  yang menggali pasir. Tapi, kita minta  untuk segera  hentikan penggalian pasir karena akan berdampak  pada kita semua,” jelasnya.

   Menurut, penggalian  pasir yang  masih dilakukan oleh oknum masyarakat  itu karena lapangan pekerjaan mereka tidak ada, sementara sebenarnya  lahan sawah tersedia  untuk bisa diolah dan ditanami padi  untuk keluarga. Karena itu, kata dia, pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat  terutama  membantu untuk peralatan pertanian agar warga yang ada di sekitar pesisir tersebut tidak terus tergantung  pada penggalian pasir.

   “Kami juga sudah duduk dengan masyarakat adat dari 3 kampung 7 dusun dimana  sudah ada upaya-upaya dari masyarakat adat. Bahwa masyarakat yang menggali akan dikenakan sanksi adat. Dengan sanksi adat yang akan diberikan bagi  yang kedepatan melakukan penggalian pasir itu perlahan-lahan bisa ditiadakan,” jelasnya. (ulo/tri)