Penghuni Tiga Rumah Dinas Diberi Batas Waktu Sampai 5 Juli

Satpol PP saat memasang tanda pemberitahuan  untuk segera  melakukan pengosongan rumah dinas yang ditempati 2 mantan Bupati Merauke dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, kemarin.(Satpol PP for Cepos)

MERAUKE – Satpol PP Kabupaten Merauke memberi waktu kepada ketiga penghuni rumah

dinas Pemerintah Kabupaten Merauke, yakni mantan Bupati Merauke Benjamin Simatupang, mantan Bupati Merauke Waryoto, dan istri mantan kepala dinas kesehatan Kabupaten Merauke Stevanus Osok untuk segera meninggalkan rumah dinas.

  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Elias Refra, SSos, MM dihubungi media ini mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendatangi ketiga mantan pejabat yang menempati rumah dinas tersebut untuk kesediaannya segera mengosongkan ketiga rumah dinas tersebut.

   “Pada dasarnya mereka sudah bersedia untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Mereka sudah menandatangani berita acara kesediaan mereka untuk mengosongkan ketiga rumah dinas itu,” katanya.

   Elias Refra menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan batas waktu kepada para mantan pejabat yang masih menempati ketiga rumah dinas tersebut untuk mengosongkan sampai 5 Juli mendatang. “Kita berikan batas waktu sampai 5 Juli untuk mengosongkan rumah dinas tersebut,” terangnya.

  Namun begitu, Elias Refra menjelaskan bahwa ketiga mantan pejabat tersebut sudah menyatakan kesediaannya untuk segera mengosongkan rumah dengan menandatangani berita acara pengosongan. Mereka juga sudah mulai mengemas barang-barang mereka untuk segera meninggalkan rumah dinas tersebut.

   “Kalau yang kita lihat mereka sudah mulai mengemas barang. Tapi kalau mereka mau minta bantuan, kami siap membantu untuk memindahkan barang-barang mereka,” tandasnya.

   Sekadar diketahui, pengosongan ketiga rumah dinas yang berada di kawasan Gedung negara  itu karena kawasan  ini akan ditata untuk menjadi kawasan elit perumahan bagi para pejabat Pemkab Merauke  mulai dari rumah jabatan bupati, rumah jabatan wakil bupati  dan rumah jabatan sekretaris daerah. Karena selama ini untuk rumah jabatan wakil bupati dan sekda belum ada sehingga  untuk wakil bupati terpaksa menyewa  rumah. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *