Bendahara OPD Harus Kuasai SIPD Dalam Pelaporan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya Petrus Wakerkwa saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Hotel Horison, Padang Bulan,  Senin (28/6).(Noel/Cepos)

JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri No.70 Tahun 2019 dan Permendagri No.90  tahun 2019 serta Permendagri No 77 Tahun 2020.

   Dalam Sambutannya, Sekertaris Daerah  Kabupaten Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa mengatakan pemerintah Pusat harus melihat ini di daerah dari regulasi ke regulasi, belum dipraktekkan  datang lagi  yang baru sehingga tidak maksimal.

  “Memang negara ini pintar, kita belum belajar satu aturan satu lagi datang, bagian ini kami harap bisa disampaikan oleh keterwakilan pusat karena hal ini dihadapi di daerah,” katanya di,  Hotel Horison, Padang Bulan,  Senin, (28/6).

   Ia mengatakan, pengelolaan keuangan ini sulitnya bukan main dia terukur dan rinci, dan semua terpantau melalui server pusat maka setiap proses harus dipahami baik. “Jadi setiap aktivitas pemerintah Lanny Jaya baik mulai dari merencanakan belanja modal, barang dan jasa semua setiap rinci dipantau, sampai dengan mempertanggungjawabkan. Jadi kita belanja tapi orang lain bisa tahu, maka dengan dengan pelatihan ini SPID akan mendetail dan akan membantu semua OPD, dalam semua belanja dan kita tidak lagi melakukan belanja langsung modal transfer dan lainya, sudah tidak berlaku.” katanya.

   Ia mengatakan bahwa sampai saat ini baru pertama pemda yang gelar Bimtek SPID ini maka ini keseriusan kita menata keuangan daerah.  “SPID ini mempengaruhi kita berjalan atau tidak, dan benar benar berdampak, langsung diaplikasikan sesuai materi  yang didapat pulang praktekan, anggaran jelas belanja  dan pertanggungjawabannya online jadi semua di pantau, dan ini mempermuda bendahara mempertanggungjawabkan pembelajaran maka saya harap saat pulang ke kabupaten materinya harus di di transfer ke 39 Distrik, selam 4 hari ini, ada 4 pemateri dari pusar yang berbeda bagaimana belajar sampai dengan pertanggungjawaban maka harus belajar tentang , tekun agar menjalankan tugas di daerah dan banyak bertanya saat kegiatan ini,” katanya,

  Sementara itu, Analis Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Dira Ensya Dewa mengajak para peserta  untuk menerima perubahan Permendagri nomor 77 tahun 2020, karena perubahan pada tahun 2021 terjadi perubahan yang sangat besar  dalam pengelolaan keuangan daerah berlakunya PP 18 tahun 2018. “Sekarang kita tidak mengenal belanja langsung dan tidak langsung namun ada empat hal pokok yang perlu kita pahami bersama belanja operasi  belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga, Jadi keempat-empatnya bisa saja ditempatkan di SKPD. Kecuali belanja transfer dan tak terduga khusus untuk BPKD dan BPKL,”katanya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *