Tak Ada Demo, Baracuda dan Water Canon Disigakan

Tiga orang anggota TNI-Polri sedang berbincang-bincang di sela-sela tugas mereka melakukan pengamanan di kantor Gubernur Papua, guna mengantisipasi adanya demo, Senin (28/6). Tampak satu unit mobil baracuda Brimob Polda Papua disiagakan.(Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Seratusan personel TNI-Polri beserta kendaraan taktis milik Polda Papua disiagakan di kantor Gubernur Papua sejak pukul 07.30 WIT., guna mengantisipasi rencana demo, Senin (28/6) kemarin.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyampaikan, Polisi tetap berada di  beberapa titik untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan masyarakat.

“Kita tetap melakukan antisipasi jangan sampai ada pihak ketiga yang melakukan provokasi yang tidak terpantau, sehingga terjadi kekerasan terhadap orang atau barang atau hal-hal lain yang dapat menganggu situsi Kamtibmas di tanah Papua,” ucap Kamal kepada Cenderawasih Pos, kemarin (28/6)

Menurut Kamal, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Papua untuk menahan masyarakat Papua agar tidak melakukan kegiatan tambahan.

“Alhamdulillah masyarakat merespon baik apa yang menjadi imbauan atau keinginan dari Gubrnur Papua bapak Lukas Enembe tentang bagaimana masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa. Apalagi dalam keadaan Covid, sehingga kita tetap menjaga protokol kesehatan,” tuturnya.

Kamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat karena apa yang menjadi keinginan Gubernur Papua agar masyarakat tidak melaksanakan unjuk rasa betul-betul dilaksanakan.

“Kita berharap Gubernur Papua segera sembuh dan segera kembali di tanah Papua untuk melanjutkan kepemimpinan beliau,” ujar Kamal.

Menurut Kabid Humas, masyarakat Papua harus memberikan opini positif tentang Papua kepada masyarakat lainnya yang ada di Indonesia. Mengingat sebentar lagi akan diselenggarakannya PON di tanah Papua.

“Keamanan di tanah Papua harus kita jaga bersama agar Papua tetap kondusif dan humanis. Kita harus menyuguhkan suguhan yang menakjubkan tentang budaya, kultur, keamanan pada PON mendatang,” tandasnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua. Hal ini sehubungan dengan ditunjuknya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos.

Lebih lanjut, Benni menjelaskan, penunjukan Plh. Gubernur tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021, yang dialokasikan dalam tujuh bidang pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, hingga irigasi. Sebab, dalam proses penyalurannya, terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah.

Padahal, sebagaimana diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini tengah dirawat untuk memulihkan kondisi kesehatannya, sementara kursi wakil gubernur masih kosong, setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.

“Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia pun menekankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, sama-sama memiliki semangat untuk melanjutkan pembangunan. Terutama dalam pemanfaatan dana alokasi khusus fisik yang jumlahnya sangat besar dan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Diharapkannya, penyaluran DAK Fisik tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Papua.

Untuk itu, ia berharap, kunjungan kerjanya secara langsung ke Papua tersebut dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan mengakhiri polemik yang terjadi.

“Kita berharap setelah penjelasan ini, kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Kedepan, jangan ada lagi persoalan karena kurang samanya pemahaman,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Benni juga mengajak semua pihak untuk mendoakan kesembuhan Gubernur Papua Lukas Enembe, sehingga dapat melanjutkan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan, dengan dukungan seluruh Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.

Secara terpisah, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri yang mengikuti rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Papua dengan agenda penjelasan Kapuspen Kemendagri Republik Indonesia Drs. Benny Irawan tentang Plh Gubernur Papua, berharap penjelasan dari Mendagri melalui Kapuspen Mendagri sebagai pegangan bagi semua pihak di Papua.

“Saya mengingatkan, tiga bulan lagi akan ada pelaksanaan PON XX tahun 2021 jadi kita harus menyukseskan. Kemarin Gubernur Papua menyampaikan ke saya melalui telepon untuk tenangkan situasi saat ini dan fokus ke PON,” kata Kapolda Mathius Fakhiri, kemarin (28/6).

“Beliau (Gubernur-red) meminta juga untuk tidak lagi melaksanakan aksi unjuk rasa dalam bentuk apapun yang dapat menggangu keamanan di tanah Papua,” sambungnya.

Atas penyampaian tersebut, Mathius Fakhiri berharap masyarakat Papua yang tadi mengatasnamakan Gubernur Papua agar tidak menggunakan intelektual untuk melakukan hal yang tidak benar.

“Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan asksi unjuk rasa. Karena saat ini varian Covid-19 sedang berkembang, dengan mengumpulkan banyak orang tentunya dapat menyebarkan Covid-19 kepada siapapun yang mengikut aksi unjuk rasa,” jelasnya.

Lanjutnya, Kepolisian tidak memberikan izin untuk melakukan aksi unjuk rasa atau yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah banyak. Apabila masih ada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa dari Kepolisian akan membubarkannya.

“Saya harap melalui Pdt. Lipiyus Biniluk bisa merangkul umat untuk satu hati membawa Papua yang damai dan persiapkan untuk sukseskan PON. Saya tegaskan akan memproses siapapun yang mencoba membuat situasi tidak kondusif karena itu muaranya menuju anarkisme,” tegasnya.

Sementara itu pantauan Cenderawasih Pos di Kantor Gubernur sejak pukul 07:30 WIT sudah dilakukan apel konsolidasi di kantor Gubernur Papua guna mengantisipasi adanya demo. Terlihat mobil water canon dan barakuda juga ikut terparkir di halaman kantor Gubernur Papua.

Sebelumnya meski terdengar informasi pengumpulan massa sehari sebelum aksi, namun hingga sore kemarin situasi khususnya di Distrik Abepura dan Distrik Heram, tak ada tanda – tanda pergerakan massa. Meski demikian aparat kepolisian tetap berjaga jaga dan melakukan patroli daerah. “Kami sudah cek ke tempat – tempat seperti di Uncen, Lapangan Trikora, Ottow Geisler, Sekretariat Partai Demokrat, MRP hingga ke Nafri dan  Jalan Biak semua tidak ada pergerakan massa.  Kami sudah berkeliling tiga kali tapi semua kondusif,” kata Kapolsek Abepura, AKP. Lintong Simanjuntak, Senin (28/6).

Pihaknya menyampaikan bahwa ketegasan dari Kapolresta Jayapura Kota sangat jelas bahwa jika ada yang secara paksa melakukan pergerakan massa maka akan ditindak tegas. “Polisi tidak bisa lagi memberi toleransi mengingat situasi sangat tidak mendukung. Pandemi covid lalu ngumpul – ngumpul maka bisa saja menimbulkan persoalan baru sementara pemerintah dan semua sedang gencar gencarnya menekan angka covid” imbuhnya.

Sementara dari rencana aksi demo ini rupanya ikut membuat warga cemas. Kebanyakan mengaku masih trauma dengan kejadian 29 Agustus 2019 lalu. “Kami tak mau terulang kembali sehingga aparat juga harus tegas. Terlalu banyak yang dirugikan jika ada aksi turun ke jalan dan kami cukup paham maksud tujuannya,” singkat Nasrul, salah satu pegadang di Abepura. (fia/nat/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *