Pengusaha Lokal Keluhkan Pungutan Pajak dan Retribusi

Pengusaha lokal ketika memberikan keterangan pers di Sentani, Rabu (23/6).(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Sejumlah pengusaha lokal di Sentani, Kabupaten Jayapura mengeluhkan soal pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura. Mereka menilai, Bapenda melakukan pemungutan pajak tidak sesuai ketentuan. Selain itu, para pengusaha lokal itu juga mengeluhkan pungutan retribusi sampah yang tidak diimbangi dengan  layanan angkutan sampah.

Koordinator Pengusaha Lokal di Kabupaten Jayapura, Nelson Yohosua Ondi mengatakan, pemungutan retribusi sampah bagi para pemilik usaha,  sebenarnya telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Aturan di Perda itu, untuk luas bangunan di bawah 70 meter persegi, dikenakan tarif retribusi sampah Rp 25 ribu per bulan. Namun nilai retribusi yang dipungut Rp 35 ribu per bulan. Itu baru satu bangunan saja yang kami hitung, belum yang lain,”kata Ondi dalam jumpa pers di Sentani, Rabu, (23/6).

Nelson Ondi yang mengaku mewakili pengusaha lokal di Sentani itu,  mengeluh karena pengusaha dipungut retribusi sampah, namun layanan angkutan sampah tidak maksimal. “Kami bayar retribusinya, tetapi sampah di rumah atau kantor kami tidak pernah diangkut oleh petugas kebersihan,” ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan, ada sejumlah pengusaha lokal yang membayar pajak bangunan dengan besaran yang tidak sesuai, karena luas bangunan dalam perhitungan tarif pajak lebih besar dibandingkan luas bangunan yang sebenarnya. Besaran PBB juga tidak tepat karena banyak bangunan biasa dikenakan tarif pajak untuk bangunan restoran atau toko.

Menurutnya, pada 2018 ada seorang pengusaha lokal mengirimkan surat keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, karena terlanjur membayar tagihan Pajak Bangunan tahun 2015 senilai Rp 2.340.000. Padahal, besaran pajak itu seharusnya diperuntukkan bagi toko dan rumah makan.

“Bapenda telah memungut pajak yang lebih besar. Seharusnya ketika ada selisih perhitungan oleh pihak terkait, dananya dikembalikan,”bebernya.

Ia juga mengkritisi kinerja Bapenda yang belum memiliki inovasi dalam mendongkrak peningkatan PAD di Kabupaten Jayapura khususnya sektor dari retribusi, misalnya terkait pengelolaan parkir di bandara atau pusat perbelanjaan. Selain itu, pungutan retribusi juga tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas kinerja pemungut retribusi.

“Tempat-tempat parkir di sepanjang pertokoan di Sentani, juru parkirnya dari masyarakat biasa yang tidak dilengkapi pengetahuan tentang tugas parkir. Tidak memiliki karcis, sementara pungutan parkir setiap hari sangat banyak. Di sisi lain, parkir di Bandara Sentani dikelola Angkasa Pura, bukan oleh Bapenda Kabupaten Jayapura,”paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura, Theopilus Tegay saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/6), menjelaskan, semua pengusaha atau wajib pajak yang keberatan dengan pungutan pajak atau retribusi yang ditetapkan pemerintah dapat melayangkan surat keberatan atau mendatangi Bapenda untuk menyampaikan keberatannya. Dia juga menegaskan, apa yang disampaikan oleh saudara Nelson Yohosua Ondi tidak mewakili pengusaha lainya di Kabupaten Jayapura.

“Kritikan seperti itu sangat baik. Namun kalau hanya satu perusahaan yang mengalami hal tidak menyenangkan seperti itu,  tidak bisa disamakan dengan semua perusahaan. Pengusaha yang lain sudah kami berikan penjelasan dan  memahami semua aturan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait dengan retribusi sampah yang tidak diimbangi dengan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan, Tegay menyatakan keluhan itu bukan hanya terjadi di Sentani. Menurutnya, di wilayah Grimenawa, para pengusaha juga mempertanyakan hal yang sama. Sehubungan dengan itu, pihaknya juga

berusaha menjelaskan masalah itu kepada para pelaku usaha. “Memang kami tidak langsung ke lokasi untuk memungut sampah, karena ada pihak berwenang yang memiliki tugas untuk pemungutan. Ada banyak pola yang kami lakukan dalam proses pencarian dan penambahan PAD, karena membangun daerah ini butuh uang,” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *