Sebelum Lockdown, DPRP Minta Dilakukan Evaluasi

Hengki Bayage, S.AP, M.AP.(Yewen/Cepos)

John NR Gobai.(Noel/Cepos )

*Keputusan Pemprov Papua, Setelah Rapat Bersama Forkopimda

JAYAPURA-Anggota Komisi V Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat DPR Papua, Hengki Bayage, S.AP, M.AP mengatakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penanganan virus corona atau Covid-19 di Provinsi Papua.

Menurut Hengki, sebelum diputuskan lockdown atau tidaknya Papua terkait dengan peningkatan Covid-19 di Indonesia, seharusnya dilakukan evaluasi secara bersama-sama dengan semua pihak guna melihat penanganan terhadap Covid-19 di Papua.

“Sejauh ini kita lihat belum dilakukan evaluasi untuk melihat penanganan Covid-19 di Papua. Ini yang perlu dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah, DPRP, TNI-Polri dan berbagai pihak lainnya,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan ini melalui telepon selulernya, Kamis (24/6).

Hengki menyampaikan, untuk wacana dilakukannya lockdown di Papua sebaiknya tidak dilakukan. Meskipun demikian, protokol kesehatan dalam melakukan pencegahan terhadap Covid-19 seperti misalnya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan perlu diterapkan setiap saat di Papua.

“Sebaiknya jangan lockdown dulu, tetapi yang perlu dikedepankan adalah protokol kesehatan yang saat ini dalam melakukan pencegahan terhadap Covid-19 di Papua,” jelasnya.

Alumni Magister Akuntansi Publik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta ini menjelaskan bahwa sebaiknya pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dengan didukung oleh data yang akurat untuk melihat angkat positif Covid-19 di masing-masing daerah. Berdasarkan data inilah baru akan dievaluasi untuk melihat status Covid-19 yang ada di Papua.

“Kita perlu data Covid-19 secara menyeluruh barulah dilakukan evaluasi untuk memutuskan status Papua terhadap penyebaran Covid-19. Intinya tidak perlu lockdown, tetapi dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk melihat status Covid-19 di Papua,” pugkasnya.

Senada dengan itu, Ketua Kelompok Khusus (Lokus)  DPR Papua John NR Gobai mempertanyakan indikator rencana penerapan lockdown yang disampaikan Sekretaris Daerah, (Sekda) Provinsi Papua Dance Y Flassy.

Gobai mempertanyakan indikator yang dipakai Sekda dalam merencanakan menerapkan lockdown. “Sekda harus menampilkan angka Covid yang ada di Papua, dan di mana saja yang merah dan itu angka yang benar untuk menjastifikasi keinginan lockdown. Sehingga ada dasar untuk masyarakat percaya adanya lockdown,” ungkapnya melalui telepon selulernya,  Kamis, (24/6).

Ia mengatakan Pemprov Papua tidak perlu ikut arus dengan Jakarta atau sebagian pulau Jawa yang terserang Covid saat ini, karena Papua masih beda statusnya.

“Jangan karena Jakarta mau lakukan lockdown karena ada klaster baru dengan varian baru sehingga kita Papua ikut – ikutan  mau melakukan lockdown, harus ada penjelasanya dulu,” katanya.

Gobai mengatakan pernyataan lockdown harus berdasar dan bukan dari analisa sendiri. Bahkan menurutnya yang harus diantisipasi yaitu memperketat bandara.
“Kita harus selektif dengan orang yang datang dari Jakarta. Ini yang dicegah, bukan lockdown. Di Papua tidak semua daerah merah, karena Covid-19,” ucap Gobai.
Ia mengatakan ada agenda penting saat ini di Papua yaitu pembahasan Otsus dan PON XX. Untuk itu, jangan membuat kebijakan lockdown tanpa alasan yang dapat membuat agenda pemerintahan tidak bisa berjalan baik.
“Apalagi agenda PON. Jadi, sekda jangan serta merta tetapkan lockdown karena  ini akan berdampak luar biasa. Sekda  harus memberikan kejelasan soal proses penanganan Covid dan yang harus dilakukan itu harus dievaluasi dan yang datang dari luar harus diselektif secara ketat,” tambahnya.

“Apa di Papua ada zona merah? Meningkat terus atau yang pelan-pelan menjadi hijau dan kabupaten lain ada yang masih hijau. Jadi intinya disampaikan data yang mendasari  dengan indikator sehingga bisa ditetapkan sebuah status. Indikatornya apa sekda tentukan lockdown?” pungkasnya.

Secara terpisah, Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy menjelaskan bahwa pihaknya belum menemukan kesepakatan dari semua pihak terkait dengan masukan-masukan dalam hal penekanan kasus Covid-19 di Papua.

“Kami masih harus melakukan rapat dengan Forkopimda, Satgas Covid-19, pihak rumah sakit dan pihak-pihak lainnya. Jumat (25/6) baru akan kita putuskan apa yang akan kita lakukan ke depannya,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/6) kemarin.

Diakuinya, keputusan akan dilihat perwilayah dan kondisi wilayah yang ada di Papua. Namun dirinya menyebutkan, kemungkinan WFH akan kembali dilakukan.

“Sambil melihat dan memutuskan kebijakan apa yang akan kita ambil, ada kemungkinan WFH mungkin kembali dilakukan. Kami juga akan melakukan gebyar vaksin untuk percepat cakupan vaksin dan sekaligus menekan perkembangan Covid-19 di Papua,” terangnya.

Lanjutnya, untuk menyakinkan masyarakat pihaknya akan melibatkan gereja-gereja di Papua untuk dapat memberikan sosialisasi kepada jemaatnya untuk divaksin.

“Kalau dari segi sosialisasi pemerintah sudah lakukan, kami tetap akan melakukan berbagai cara agar masyarakat bisa lebih percaya dan memberi diri divaksin,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyampaikan pihaknya bakal  menindaklanjuti kebijakan presiden dengan melakukan upaya pencegahan virus corona.

Selain itu, Polda Papua juga memiliki program 1.000 vaksin dan program Polres Jajaran sejuta vaksinisasi.

“Soal semi lockdown atau apapun itu, kami akan melihat bagaimaan sistemnya. Apakah kita lakukan penyekatan atau melakukam kegiatan patroli. Namun yang jelas kita laksanakan kegiatan sosialisasi kepada  masyarakat agar  jangan sampai terjadi masalah. Kita juga bakal membackup  pemerintah daerah yang mungkin melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Apa yang  menjadi keputusan hasil rapat nanti akan kita optimalkan,” kata  Kamal saat dikomfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (24/6).

Selain itu, Polres jajaran turut bekerja sama degan Pemda setempat untuk menekan lajunya covid atau munculnya varian baru. Apalagi  persiapan  jelang PON, sehingga benar-benar Papua hijau dan varian baru tidak ada di Papua.

Kamal juga menjelaskan, Kepolisian Daerah Papua beserta jajaran telah mengadakan vaksinasi Covid -19 massal secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan puncaknya akan dilaksanakan pada Sabtu (26/6) besok di halaman kantor Gubernur Papua.

“Kegiatan vaksinasi serentak dilakukan dalam rangka menyambut HUT ke-75 Bhayangkara. Vaksinasi Covid-19 massal secara serentak dilakukan oleh 34 Polda serta jajaran dengan tema Satu Juta Vaksinasi Massal se-Indonesia,” tambahnya.

Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan bentuk perhatian Polri untuk memutus mata rantai serta mencegah penyebaran virus covid-19. Sehingga Polri khususnya Polda Papua dan Polres jajaran akan melaksanakan vaksinasi massal di seluruh wilayah ini.

“Vaksinasi massal ini gratis dan terbuka untuk semua masyarakat Papua. Saya mengajak masyarakat Papua, untuk datang ke tempat yang telah disediakan Polda dan Polres jajaran dalam pelaksanaan vaksinasi massal guna menyukseskan program vaksinasi nasional,” pungkasnya. (bet/oel/ana/fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *