Laporan Penyalahgunaan Dana Desa Dilaporkan ke KPK

Koordinator Tim 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya Rafael Ood Ambrauw, (kiri), didampingi Intelektual Pemuda Puncak Jaya Chiko Wanena, Tokoh Masyarakay Lekas Telenggen dan salah satu Kepala Kampung di Puncak Jaya Kemiles Gire saat memberikan keterangan di Kantor Redaksi Censerawasih Pos, Kamis (24/6) kemarin.(Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Pernyataan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda bahwa, laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa sudah diklarifikasi dan Bupati mengatakan Kejati Papua nyatakan tidak ada kerugian negara kasus ditutup ini, (Cepos Edisi  Selasa (22/6), dinilai tidak sesuai fakta. Bahkan, laporan dugaan korupsinya sekarang sudah dilaporkan ke KPK dan telah dilakukan supervisi.

   Hal ini disampaikan Koordinator Tim 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya Rafael Ood Ambrauw, didampingi Intelektual Pemuda Puncak Jaya Chiko Wanena, Tokoh Masyarakat Lekas Telenggen dan salah satu Kepala Kampung di Puncak Jaya Kemiles Gire.

   “Yang dibicarakan oleh Bupati Puncak Jaya itu sangat salah, karena proses kasus ini masih berjalan dan sekarang ini kasusnya telah kami  laporkan ke KPK, tapi anehnya kenapa Bupati Puncak Jaya mengeluarkan statement di media ini seperti itu,”kata koordinator Tim 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya Rafael Ood Ambrauw, bersama rekannya saat bertandang ke Kantor Redaksi Cenderawasih Pos, Kamis (24/6) kemarin.

   Menurut Rafael, kalau memang kasus selesai dan ditutup oleh Kejati Papua tidak ada kerugian negara, seharusnya yang mengatakan itu langsung dari pihak Kajati Papua. Sebab,  pihaknya yang melaporkan kasus ini seharusnya   yang dapat informasi pertama, maupun tembusannya, serta ada dipublis di website Kejati Papua atau media. “Tapi justru yang bicara malah dari bupati sendiri tentu ini hanya mencari pembenaran saja dan pembohongan publik.”ujarnya.

   Diakuinya, bupati sudah kalah dalam putusan di PTUN Jayapura, PTUN Makassar dan MA RI bahwa, 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya yang diganti sepihak olehnya saat di laporkan dan gugatannya dimenangkan Kepala Kampung.

  Oleh karena itu, dalam putusan tersebut bupati harus mengaktifkan kembali 125 Kepala Kampung untuk bertugas kembali dan merehabilitasi nama baik 125 KK. Tapi nyatanya hal ini tidak dilakukan bupati, sehingga pihaknya dorong masalah ini ke Kejati Papua tapi hasilnya malah seperti itu yang dikatakan bupati.

  “Saya tidak mau ada kebohongan dan permainan dalam kasus ini, saya minta pihak Kejati juga harus jujur dan transparan jangan menutup-nutupi kasus ini,  Kejati Papua harus transparan kami punya buktinya kok, jadi kami di sini bicara untuk kebenaran dan keadilan, jangan ada kepentingan tertentu lalu anda seenaknya bermain dengan bupati,”jelasnya. (dil/tri)

  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *