Pemerintah Diharap Konsisten Cegah Penyiksaan

Pertemuan utusan Komnas HAM RI, Ombudsman RI bersama Bupati Jayapura di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Rabu, (23/6), kemarin.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Rombongan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menemui Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, MSi di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Rabu 23/6 sore kemarin.

Anggota Komnas HAM RI, Sandra Yanti Moniaga mengatakan, pertemuan pihaknya dengan Bupati Jayapura itu sebenarnya lebih kepada audisi dengan pemerintah daerah terkait tindakan pencegahan terhadap pelanggaran HAM.

“Sebenarnya sifatnya audiensi, karena kami sedang dalam kunjungan tugas ke Papua, terutama kami ada kerja sama dengan Polda Papua,” kata Sandra Yanti Moniaga kepada wartawan usai pertemuan itu.

Dikatakan, sehubungan dengan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Jayapura ini, ada hubungannya dengan peran pemerintah yang strategis untuk bekerjasama dengan semua pihak, terutama dalam hal mengayomi wilayahnya.

Ditanya mengenai ada tidaknya atensi mengenai tindakan pelanggaran HAM di Papua, menurutnya, hal itu sudah pasti. Namun kaitannya dengan kedatangan pihaknya ke Papua khususnya di Kabupaten Jayapura dan bertemu dengan Bupati Jayapura, itu lebih kepada tindakan pencegahan, upaya pencegahan penyiksaan supaya jangan sampai terjadi.    Apalagi Indonesia sudah ada ratifikasi konvensi penghapusan penyiksaan tahun 1998.

Pihaknya bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga perlindungan saksi dan korban, bekerja sama membentuk KUPP, untuk pencegahan penyiksaan.

“Di situ kami sepakat mendukung agar pemerintah bisa konsisten dalam melakukan upaya pencegahan penyiksaan,” jelasnya.

Dia menjelaskan, penyiksaan yang dimaksud dalam hal ini bukan selalu diartikan sebagai penyiksaan fisik, tapi juga termasuk penyiksaan non fisik menjadi perhatian dan atensi pihaknya.

“Bukan saja penyiksaan fisik, tapi juga psikis, termasuk merendahkan martabat orang lain. Prinsipnya adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun dalam hal ini aparat,”katanya

Lanjut dia, berbicara mengenai pencegahan ini berarti pihak aparat juga dari kesadarannya sendiri dapat membangun sistem mekanisme untuk mengurangi potensi terjadinya penyiksaan itu di setiap tahap proses hukum yang terjadi.

“Kedatangan kami kali ini adalah untuk pencegahan agar kasus-kasus serupa itu tidak terulang kembali,” tandasnya.

Ditambahkan, komitmen ke depan dalam rangka pencegahan itu, yang dilakukan  mulai dari kegiatan asisment di Papua, di Sulawesi Tengah juga di Polda Metro Jaya. Kemudian ada kajian dan kemudian ada pelatihan untuk pelatih dari Sekolah Polisi Negara (SPN).  “Itu akan diadakan dan dari situ kita akan evaluasi dulu, bagaimana dan tentunya menunggu rencana tindak lanjut kementerian lembaga terkait,”tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *