Pembahasan Kewenangan dan Anggaran PON Diskorsing

Eleanor Dumatubun.(Sul0/Cepos)

PON 2021 Papua

*Akibat Sejumlah Kewenangan Tetap Dipegang PB PON

MERAUKE- Setelah berjalan selama kurang lebih 3 hari,   pembahasan pemberian kewenangan  dan anggaran antara PB PON dan Sub PON Kluster Merauke terpaksa harus diskorsing, Rabu (23/6).

Ketua Harian KONI Kabupaten Merauke Eleanor Dumatubun, kepada wartawan seusai pembahasan  antara PB PON dan Subda PON Culster Merauke mengatakan diskorsingkarena ada beberapa kewenangan yang secara tegas tidak diberikan kepada cluster Merauke.

‘’Sehingga hari ini rapat kita skor, supaya PB PON bisa membahas  itu supaya kita bisa melaksanakan rapat berikut supaya dapat menerima  semua kesepakatan bersama.  Sekali lagi, masih ada beberapa kewenangan yang secara tegas  belum diberikan kepada cluster Merauke.  Kewenangan seperti pengelolaan konsumsi. Memang sampai hari ini belum dibahas karena pembiayaan konsumsi itu peganggarannya dari APBN,’’kata Eleanor Dumatubun.

  Selain itu, juga menyangkut perekturan Sumber Daya Manusia (SDM)  dimana belum ada kewenangan yang diberikan. Kewenangan perekrutan masih dilakukan oleh PB PON. Sesuai dengan permintaan Ketua Umum KONI Kabupaten  Merauke  dalam hal ini Bupati Merauke Romanus Mbaraka. Kata  Eleanor  Dumatubun, masalah konsumsi dan  kewenangan perekrutan SDM tersebut diserahkan  ke Subda PB PON Cluster Merauke.

‘’Dengan begitu, dampak ekonomi dapat dirasakan masyarakat Merauke apabila misalnya konsumsi dikelola oleh cluster Merauke. Itu  harapan dari kami,’’ terangnya.   

Untuk rapat lanjutan tersebut,  Eleanor Dumatubun mengaku masih menunggu undangan dari PB PON   untuk dilakukan penyelesaikan terhadap sejumlah kewenangan yang belum diserahkan PB PON ke  Subda PB PON Cluster Merauke. Soal anggaran, Eleanor menjelaskan bahwa anggaran yang diajukan Subda PB PON Cluster Merauke ke PB PON tersebut sesuai dengan kebutuhan.

‘’Kita ajukan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan,’’ terangnya.

Namun dalam pembahasan  ini, masalah anggaran  tersebut  belum disepakati. PB PON  juga belum menyampaikan berapa anggaran yang akan diserahkan  ke Merauke.  Meski begitu, Eleanor Dumatubun menjelaskan bahwa semua percaya bahwa PON XX harus diselenggarakan dengan baik karena sudah menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo.

‘’Sebagai tuan rumah yang baik, kita harus selesaikan penyelenggaraan PON ini juga dengan baik. Makanya kita harus  cari komunikasi dengan baik sehingga pelaksanaan PON XX ini juga berjalan dengan baik. Karena ini wajah kita orang Merauke dan wajah kita orang Papua, sehingga kita dukung PON ini sehingga dapat berjalan dengan baik,’’ tandasnya.

Soal kesiapan venue, menurut Eleanor Dumatubun bahwa  untuk semua venue pelaksanaan 6 cabang olahraga    tersebut sudah siap. ‘’Memang masih ada kurang-kurangnya sedikit-sedikit, tapi saya pikir  itu semua bisa diselesaikan sebelum PON digelar. Hanya soal anggaran ini saya belum bisa jelaskan berapa yang diberikan karena belum ada kesepakatan bersama,’’ pungkasnya. (ulo/gin)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *