Jangan Baper, Soal Desakan Pembentukan Pansus

Nelson Yoshua Ondi, SIP.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Adanya desakan pembentukan Pansus penggunan dana  bencana di Kabupaten Jayapura yang disampaikan oleh masyarakat dalam aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jayapura, Selasa,(22/6), diharapkan dapat ditindaklanjutu oleh DPRD.

Hal itu disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda Kabupaten Jayapura yang juga sebagai juru bicara Pemantau Keuangan Negara (PKN), Kabupaten Jayapura, Nelson Yoshua Ondi dalam keterangan persnya di Sentani, Rabu (23/6).

Dia mengatakan, desakan pembentukan Pansus dana bencana yang disuarakan oleh masyarakat Kabupaten Jayapura itu diharapkan tidak sampai terbawa perasaan (Baper), atau dengan kata lain desakan itu tidak boleh dipandang sebagai upaya menyerang atau mencari kelemahan pemerintah terkait dengan pengelolaan dana bencana. Namun sebaliknya Pansus itu perlu dibentuk justru membantu pemerintah.

“Pembentukan Pansus ini jangan sampai salah kaprah. Ini sebenarnya membantu Pemerintah Daerah, jangan Baper. Kemarin juga  ada satu anggota DPRD yang mengeluarkan pernyataan bahwa Pansus ini tidak terlalu penting untuk dibentuk. Sepertinya anggota ini tidak paham dengan hal yang krusial,” katanya.

Pansus itu perlu dibentuk untuk mengetahui sejauh mana progres kerja dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Bahkan pihaknya menyarankan jika Pansus itu dibentuk, DPRD juga perlu melibatkan pihak lain yang berkompeten. Salah satunya Ombudsman bahkan hingga KPK. Karena menurutnya, ada kesalahan administrasi dilakukan oleh pemerintah terkait adanya catatan temuan hasil audit BPK. Sehingga  eksekutif, Pansus  dan Ombudsman duduk bersama untuk melihat maladministrasi yang terjadi.

“Dari hasil LHP BPK itu ada Rp 53 miliar yang digunakan tidak sesuai peruntukannya,  ini kan masih sebatas maladministrasi,”ujarnya.

Untuk itu, dia berharap agar desakan untuk segera membentuk Pansus terkait dengan penggunaan dana bencana di Kabupaten Jayapura itu jangan sampai menggiring opini yang liar di masyarakat. Karena pembentukan Pansus ini bukan berarti ada kerugian negara.

“Kami selaku organisasi independen siap membantu pemerintah bahkan kalau perlu kita libatkan KPK,” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *