Masukan dari Komnas HAM RI Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Kepolisian

Sosialisasi HAM pencegahan perbuatan merendahkan martabat manusia di lingkungan Polda Papua antara Polda Papua dan Pihak Komnas HAM RI di Aula Rupatama Polda Papua, Selasa (22/6) kemarin.(Humas Polda)

JAYAPURA – Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM), Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri ingatkan Polri khususnya di Polda Papua bisa mendapatkan saran dan pikiran untuk memperbaiki kinerja pelayanan Polri kepada masyarakat.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan, pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari Tim Komnas HAM RI dan nantinya juga akan melaksanan uji petik ke beberapa Polres yang nantinya akan menjadi tolok ukur pelayanan Polri di bagian rumah tahanan.

“Semoga kita bisa memberikan dampak yang baik untuk kita semua,” ucap Kapolda dalam acara sosialisasi HAM pencegahan perbuatan merendahkan martabat manusia di lingkungan Polda Papua di Aula Rupatama Polda Papua, Selasa (22/6) kemarin.

Sementara itu Dir Tahti Polda Papua, AKBP Cosmos J menyampaikan, mekanisme pencegahan pelanggaran HAM dalam tahanan Kepolisian yang mana Instansi kepolisian dalam hal ini sangat memahami potensi pelanggaran HAM ada dimana saja dan sudah dilakukan upaya-upaya terkait dengan instruman, kelembagaan, dana, binpers, sarana prasarana dan juga tahanan untuk upaya kebaikan kedepan dengan komitmen kuat Polda Papua dalam mencegahan pelanggaran HAM tahanan didalam Kepolisian.

“Masalah atau problem yakni terkait dengan tahanan titipan kejaksaan masih dalam persoalan tersendiri yang dihadapi oleh Kepolisian untuk melakukan manusiawi tahanan yang sebetulnya menjadi tanggungan Kejaksaan,” terangnya.

Sementara itu, Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Alfred Papare menyampaikan, ada tiga waktu yang berpotensi pelanggaran terhadap tahanan yakni di dalam proses penangkapan,  penyelidikan dan kekerasan pada saat proses di dalam rumah tahanan.

“Faktor permasalahan yang sering terjadi antar sesama tahanan yaitu proses penahanan yang sangat singkat daripada proses penyelidikan, rumah tahanan yang kecil, adanya pigmen didalam tahanan. Oleh karena itu, yang kami sangat soroti adalah Sarpras serta masih banyaknya Polres yang belum memiliki CCTV untuk dipantau,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniata menyampaikan, pihaknya akan mengunjungi Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura dan Polres Keerom.  Dan tim akan observasi/mengamati dan mewawancarai tahanan dan ruang-ruang tahanan dan Petugas Polisi setempat, untuk menilai sejauh mana perlakuan terhadap tahanan dan kondisi ruang-ruang tahanan sesuai dengan standar HAM.

“Hasil dari kunjungan ini akan didiskusikan secara dialogis dengan pihak Kepolisian sebagai masukan untuk perbaikan,” tandasnya. (fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *