Korupsi Dana Otsus, Dua Terdakwa Divonis 16 Bulan

Sugiyanto, SH.(Sulo/Cepos)

MERAUKE– Dua terdakwa korupsi pengadaan  kapal nelayan  bagi masyarakat pesisir  yang bersumber dari Dana Otsus  tahun 2018  lalu,  sebesar Rp 682 juta lebih,  dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

   Kedua terdakwa  yang divonis penjara adalah Haryanto dan Moranda. Vonis yang dijatuhkan  Majelis Hakim Tipikor ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penunut Umum (JPU)  Sugiyanto, SH sebelumnya yang menuntut kedua terdakwa tersebut masing-masing 1 tahun 9 bulan, denda Rp 60 juta subsidair 2 bulan kurungan.

  Kajari Merauke  I Wayan Sumertayasa, SH, MH melalui Kasi Pidsus Sugiyanto, SH, yang juga bertindak  sebagai JPU terhadap  kedua terdakwa tersebut mengungkapkan bahwa sidang putusan terhadap kedua terdakwa ini digelar pada Kamis (16/6) lalu.

   “Kedua terdakwa dinyatakan terbukti Pasal  3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,” katanya.

  Hal-hal yang meringankan bagi  para terdakwa, kata  Sugiyanto, karena para  terdakwa telah mengembalikan  kerugian negara,  menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum. Atas putusan  tersebut, kedua terdakwa maupun  Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih  pikir-pikir.   

  Sementara itu untuk terdakwa Agus Sanda, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas  Perikanan Kabupaten Merauke  pada hari yang sama dituntut  penjara selama 1 tahun 9 bulan penjara, denda Rp 60 juta subsidair 2 bulan kurungan.  “Untuk  terdakwa Agus Sanda, sidang putusan minggu ini masih  ditunda,” kata   Sugiyanto.

  Terdakwa  Agus Sanda dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi  atas  pengadaan kapal bagi masyarakat  pesisir tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal  3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Kasus korupsi  ini terkait dengan pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan bagi  masyarakat nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem  dan Padua, Distrik Ilwayab tahun 2018 dengan pagu anggaran  Rp 3,8 miliar lebih yang bersumber dari dana Otsus Papua.

   Kemudian pelaksana dari kegiatan tersebut, Haryanto sebagai Direktur dari PT BPL dan Moranda sebagai pelaksana lapangan memperoleh uang muka sebesar 20 persen atau Rp 682 juta. Namun setelah uang  muka diterima, kapal  tidak ada alias fiktif. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *