Desakan Pembentukan Pansus, Jangan Sampai “Baper”

Nelson Yoshua Ondi, SIP

SENTANI-Desakan pembentukan Pansus penggunan dana bencana di Kabupaten Jayapura yang disampaikan oleh masyarakat melalui aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Jayapura Selasa 22/6 lalu diharapkan dapat ditindaklanjutu oleh DPR.
Hal itu disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda Kabupaten Jayapura yang juga sebagai juru bicara Pemantau Keuangan Negara (PKN), Kabupaten Jayapura, Nelson Yoshua Ondi dalam keterangan persnya di Sentani,Rabu (23/6).
Dia mengatakan, desakan pembentukan pansus dana bencana yang disuarakan oleh masyarakat Kabupaten Jayapura itu diharapkan tidak sampai terbawa perasaan (Baper), atau dengan kata lain desakan itu tidak boleh dipandang sebagai upaya untuk menyerang atau mencari kelemahan pemerintah terkait dengan pengelolaan dana bencana. Namun sebaliknya Pansus itu perlu dibentuk justru untuk membantu pemerintah.
“Jadi pembentukan Pansus ini jangan sampai salah kaprah. Ini sebenarnya membantu Pemerintah Daerah, jangan Baper. Kemarin juga ada satu anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan bahwa Pansus ini tidak terlalu penting untuk dibentuk. Sepertinya anggota ini tidak paham dengan hal yang krusial,” katanya.
Pansus itu perlu dibentuk untuk mengetahui sejauh mana progres kerja dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura.
Bahkan pihaknya menyarankan jika Pansus itu dibentuk DPR juga perlu melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten. Salah satunya Ombudsman bahkan hingga KPK. Karena menurutnya ada mal administrasi dilakukan oleh pemerintah terkait dengan adanya catatan temuan hasil audit BPK. Sehingga eksekutif, pansus dan Ombudsman duduk bersama untuk melihat maladministrasi yang terjadi.
“Dari hasil lhp BPK itu ada 53 miliar yang digunakan tidak sesuai peruntukan, ini kan masih sebatas mal administrasi,” ujarnya.
Untuk itu dia berharap agar desakan untuk segera membentuk Pansus terkait dengan penggunaan dana bencana di Kabupaten Jayapura itu jangan sampai menggiring opini yang liar di masyarakat. Karena pembentukan Pansus ini bukan berarti ada kerugian negara.
“Kalau berkenan kami selaku organisasi independen siap membantu pemerintah bahkan kalau Bila perlu kita libatkan KPK,” tambahnya. (roy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *