Usulan Pembentukan Pansus LHP BPK Dinilai Tidak Urgen

Yohanis Hikoyabi.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait LHP BPK mengenai temuan penggunaan dana hibah bencana senilai Rp 53 miliar dari 275 miliar yang digelontorkan  BNPB, yang mana penggunaanya tidak sesuai peruntukanya,  masih menjadi polemik di kalangan internal dewan. Sebagian fraksi di DPRD Jayapura itu menghendaki adanya pembentukan Pansus, namun tidak sedikit juga anggota dewan yang menolak usulan itu.

Salah satu anggota DPRD yang menolak usulan Pansus LHP, Yohanis Hioyabi mengatakan, usulan untuk pembentukan Pansus LHP tidak terlalu penting untuk dilaksanakan saat ini.

“Dasar kita menolak kemarin itu karena dalam pembentukan Pansus itu harus betul-betul yang urgen,” kata Yohanis Hikoyabi, saat dikonfirmasi media ini, Senin (21/6).

Menurutnya, jika DPRD ingin membentuk Pansus, mestinya saat awal bencana, termasuk penggunaan dana bencananya, itu lebih tepat. Jika dibuat Pansus sekarang, sangat tidak urgen. Jika merujuk LHP BPK, sebenarnya sudah ada aturan 60 hari bagi pemerintah untuk menyelesaikan temuan itu. Sehingga tidak perlu lagi ada pembentukan Pansus dari DPRD.

Menurutnya, LHP BPK itu tidak termasuk dalam kerugian negara, tetapi hanya soal penyalahgunaan dan itu pastinya sudah diselesaikan oleh pihak eksekutif.

Yang harus didorong untuk dibentuk Pansus soal penambahan kursi di DPRD Jayapura, karena itu lebih berpihak kepada rakyat, apalagi sekarang Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten induk dari beberapa kabupaten pemekaran dan tentunya sudah ada penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura sehingga harus disesuaikan dengan jumlah kursi di DPRD Jayapura.

“Contohnya, kita harus buat Pansus penambahan kursi. Nah, inilah yang urgen kepada rakyat, karena ini adalah kebutuhan rakyat,”jelasnya.

Anis menegaskan, jangan pakai alasan pembentukan Pansus LHP BPK ini untuk menjatuhkan kepala daerah. Ia pun yakin pemerintah daerah sudah bekerja sesuai aturan.

“Inilah yang kami sarankan kepada teman-teman lainnya, agar jangan kita membentuk satu Pansus, terus dalam pembentukan Pansus itu mencari-cari alasan untuk menyerang pemerintah. Karena pemerintah bekerja juga sesuai dengan aturan,” tambahnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *