Laporan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Sudah Diklarifikasi

Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.IP, MM saat menggelar konferensi pers di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, Senin (21/6).(Humas PJ for Cepos)

Bupati Yuni: Kejati Papua Nyatakan Tidak Ada Kerugian Negara, Kasus Ditutup

MULIA-Menanggapi berita yang beredar di salah satu Media Nasional terkait dilaporkannya Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.IP, MM ke KPK dengan indikasi penyalahgunaan Dana Desa tahun 2019, Bupati langsung adakan konferensi pers. Hadir pula sejumlah Kepala Distrik, Kepala kampung serta beberapa Ormas di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya Pagaleme usai Apel Gabungan, Senin (21/06).

  Di hadapan awak media, Bupati Yuni Wonda menjelaskan bahwa persoalan yang dilaporkan terkait penyalahgunaan Dana Desa bukan hal baru dan sudah ramai dari beberapa tahun yang lalu. Belum puas dengan putusan lembaga peradilan, kasus yang hampir memakan waktu 3 tahun lamanya, juga pernah dilakukan mediasi dengan memanggil tokoh yang belum puas di halaman Kantor Bupati. Tetapi dialog tersebut rupanya belum juga diterima sepenuhnya.

  “Persoalan ini sudah ada dari tahun 2018 silam, ketika saya lakukan pelantikan 302 Kepala Kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan aturan yang berlaku yaitu UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, namun ada oknum tertentu yang tidak setuju atas pelantikan itu sehingga mereka melakukan gugatan” bebernya.

  “Gugatan ini mulai dari PTUN Jayapura kemudian berlanjut ke PTUN Makassar. Kemudian karena tidak puas, oknum tersebut lanjut ke Mahkamah Agung. Masih belum puas hingga beberapa saat lalu melapor lagi ke Kejati Papua namun dari laporan tersebut kami telah klarifikasi dan sampai akhirnya Kejati Papua telah menyampaikan secara resmi bahwa laporan tersebut tidak memiliki unsur kerugian negara serta dinyatakan berkas tidak lengkap dan dinyatakan ditutup” jelas Yuni.

  Bupati Yuni berharap lembaga negara setingkat KPK agar tidak terlalu mudah menerima laporan sepihak “Kalau ada laporan seperti ini perlu adanya klarifikasi baik, terkait benar dan tidaknya masalah ini” ujarnya. Bupati juga percaya bahwa lembaga negara juga memiliki prosedur dan tidak gegabah dalam merespon suatu laporan sepihak.

  “Untuk oknum yang sering mengatasnamakan Puncak Jaya, masyarakat yang ada disini lebih membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan serta infrastruktur bukan oknum yang hanya pintar gugat sana sini” ujar Bupati Yuni yang  mengajak kepada oknum tersebut untuk berdiskusi di Puncak Jaya bukan di luar Papua.

  Di tempat yang sama mewakili 27 Kepala Distrik dan kampung, Tekiles Wonda, S.STP selaku Kepala Distrik Mulia menambahkan “Kami di Puncak Jaya yang terdiri dari 302 kampung dan 27 Distrik tetap berjalan dengan kondusif dan tidak ada masalah apapun. Situasi di kampung juga, dalam keadaan aman” tegas Tekiles.

  Tekiles melanjutkan bahwa seluruh Kadis akan aparat kampung tetap mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Puncak Jaya untuk terus membangun Kabupaten Puncak Jaya. (Humas PJ/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *