Bupati Yuni: Perilaku ASN Sudah Kurang Ajar!

Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, SIP, MM saat menginspeksi kehadiran jajarannya, usai apel gabungan, Senin (21/6).(Humas PJ for Cepos)

Saat Sidak, Bupati Temukan Kehadiran ASN Hanya 70 %

MULIA-Bertindak selaku Pembina Apel Gabungan ASN, CPNS, Instansi Vertikal dan Ormas di lingkungan Pemda Puncak Jaya, Bupati Dr. Yuni Wonda, SIP, MM langsung menginspeksi kehadiran jajarannya, Senin (21/6). Bupati Yuni didampingi Plh. Sekda Esau Karoba, SPak, MSi dan Kasat Pol PP Herman Wanma, SSTP, MKP.

  Tidak main – main Bupati langsung mengecek satu per satu PNS dan CPNS, bahkan Instansi Vertikal dan Ormas mulai dari kelengkapan atribut dan kerapian dari ujung kaki sampai kepala, sikap serta staf yang masih mangkir dengan berbagai alasannya.

  “Kepala OPD selain tugas rutin, juga harus tahu persis keadaan stafnya, mulai dari jumlah pegawainya, siapa yang sakit, izin, dinas luar dan tanpa keterangan. Dari yang hadir saat ini sudah sangat mengecewakan, hanya 65-70% dari jumlah sebenarnya, Ini sudah sangat kurang ajar dan memalukan. Kalau cek persatu bisa 5 jam kita berdiri” tegas Dr. Yuni.

  Perlu diketahui bahwa peningkatan disiplin ASN merupakan salah satu program utama Kepemimpinan Bupati Dr. Yuni Wonda dalam misi Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih menunu Puncak Jaya Amanah.

  Bupati Yuni mengungkapkan bahwa saat ini model pengawasan tidak lagi seperti dulu. Pola lama yang masih manual (bottom up), dengan sistem baru keputusan dan aturan kepegawaian kini menjadi wewenang penuh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Bupati menambahkan bahwa aturan dan sanksi, kini harus ditegakkan dari pusat ke daerah, bahkan hanya melalui selembar surat saja.

  “Jika Satu tahun tidak melaksanakan tugas, Bupati akan mengambil keputusan sebentar dalam Rapat Evaluasi. Sebagai pegawai kita sudah diberikan gaji untuk sumpah setia kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Tetapi sampai saat ini masih ada di Nabire, Jayapura, Timika hanya jalan-jalan. Dia lupa tugas tanggung jawab kepada masyarakat.” ungkapnya.

  Salah satu penekanan Bupati adalah pada barisan CPNS yang nampak sepi dari biasanya. “Kalian ini kaki masih basah (baru selesai prajabatan dan Latsar). Masa kerja belum lama sudah bandel. Kepala OPD harus cek baik, segera laporkan nominatif ASN. Pegawai yang masih liburan atau tidak masuk segera panggil.” bebernya.

  Bupati mengungkapkan bahwa jajarannya masih memberikan toleransi luar biasa untuk soal disiplin.” Jika mengikuti aturan sistem online saat ini, kita bisa ribut.Tetapi masalah kehadiran tidak bisa anggap main main.” Tegasnya.

   Menyikapi turunnya disiplin ASN, Bupati mengancam perhitungan pembayaran uang lauk pauk (ULP) akan dibayarkan berdasarkan daftar hadir jika masih belum dipindahkan. Hal ini menurutnya agar ada pembelajaran disamping hak gaji juga akan disetor ke Kasda.

   Selain itu Dr. Yuni Wonda juga menyoroti soal penampilan stafnya. “Ada saya temukan pegawai pakai baju dan celana sudah pudar dan sobek bahkan pake sepatu olahraga. Terus gaji saudara pake untuk apa? Penampilan ASN tidak boleh sama dengan masyarakat. Masa kayak hal begitu kita tegur dimuka umum” tegur Bupati.

  Terkait indisipliner CPNS, Bupati mengatakan “Waktu demo, Formasi 2013 datang ke Bupati jumlah besar, sampai kejar ke rumah untuk tanya soal nasib. Nyatanya sekarang 265 CPNS dari jumlah 500 tidak datang apel. Padahal sudah difasilitasi latsar dan prajab. Kerugian negara sudah terlalu besar untuk membiayai kalian. Pintar bicara dan protes tapi kalau diminta kehadiran tidak datang” pungkasnya.

  Di sisi lain jumlah Formasi 2018 juga nampak mengecewakan dengan hampir 340 orang mangkir apel. Bupati menegaskan “CPNS 2018 jika masih mangkir apel, Latsar tahun depan saudara saya pastikan masih tanda tanya” ancam Bupati. (Humas PJ/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *