Tokoh Adat Tabi Dukung Otsus, DOB dan PON

Para tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, ondofolo/khose dan kepala suku di Kabupaten Jayapura, saat menggelar konferensi pers di Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Sabtu (19/6).(Robert Mboik)

SENTANI -Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dari wilayah adat Tabi menyatakan dukungannya kepada pemerintah pusat terkait kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua. Tak hanya itu, masyarakat adat ini juga mendukung penuh terhadap rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON), termasuk mendukung penuh terhadap pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua.

Salah satu Tokoh Adat Tabi, Benhur Yaboisembut, S.Th, mengatakan, Otsus harus tetap dilanjutkan, tetapi berlanjutnya Otsus harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang ada di Papua.

“Kami dari masyarakat adat dan tokoh adat Papua khususnya di Kabupaten Jayapura mendukung penuh atau mendorong agar Otsus  kembali dengan satu catatan bahwa ketika Otsus ini berlaku, maka pemerintah harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,”ungkapnya kepada wartawan ketika menggelar konferensi pers di Doyo Baru, Sabtu (19/6).

Benhur Yaboisembut menyampaikan, Otsus tetap dilanjutkan, tetapi kalau bisa masyarakat yang menerima langsung dan tidak lagi melalui perantara pemerintah.

Karena menurutnya,  selama ini apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu seringkali terganjal di pemerintah daerah.

“Jadi harapan masyarakat adat itu, anggaran dari pemerintah turun kepada masyarakat lewat Otsus itu langsung masuk ke rekening masyarakat adat Papua. Sehingga dana dari Otsus itu masyarakat bisa langsung merasakannya,”sarannya.

Dia mengatakan, pemerintah pusat telah menyediakan Otsus Papua itu hampir 20 tahun ini. Namun boleh dikatakan, pemanfaatannya belum terlalu dirasakan oleh masyarakat kecil di tingkat bawah.

“Sehingga masyarakat masih berjuang sana dan sini, karena merasa Negara menipu masyarakat. Padahal Negara ini sudah memberikan itu kepada masyarakat adat, tapi pihak-pihak yang mengelola itu yang tidak melanjutkan hal itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa ditipu,”tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan pemekaran daerah otonom baru atau DOB, Benhur mengatakan dengan hadirnya daerah otonomi baru, akan mempercepat proses pembangunan di daerah, terutama di Kabupaten Jayapura harus ada pemekaran daerah baru. Sebab, selama ini rentang kendali birokrasi yang cukup jauh, sehingga menghambat proses pembangunan di daerah.

“Daerah otonom baru, salah satunya Kabupaten Grime Nawa itu wajib didukung,”ujarnya.

Sedangkan terkait dengan rencana pelaksanaan PON XX tahun 2021, pihaknya menyampaikan ungkapan syukur  kepada Tuhan dan juga pemerintah pusat yang bisa memberikan kesempatan PON itu dapat berlangsung di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.

“Kami akan siap memberi jaminan keamanan yang maksimal sesuai dengan kemampuan kami dan membackup bersama dengan TNI-Polri yang ada di daerah ini,”pungkasnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *