Penyerapan Dana Hibah Bencana Sangat Rendah

Penandatanganan berita acara rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh BNPB pusat di Kantor Bupati Jayapura Jumat (18/6).(Robert Mboik/Cepos)

*BNPB Pastikan Tidak Akan  Perpanjang Waktu

SENTANI-Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
Dari hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan BNPB RI, diketahui bahwa progres penyerapan anggaran dana hibah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di tiga daerah itu masih sangat rendah.
Di Kabupaten Keerom misalnya, total anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui BNPB senilai Rp 6,180 miliar yang ditransfer tanggal 3 September 2020. Dari total dana tersebut, penyerapannya sejauh ini masih 0%, Sedangkan untuk progres realisasi pekerjaan fisik sudah mencapai 11, 87%.
Selanjutnya Kota Jayapura, total anggaran yang diturunkan dari pusat senilai Rp 83,7 miliar untuk membiayai 66 paket pekerjaan. Hingga saat ini progres pekerjaan fisik konstruksi baru mencapai 1, 96%. Sedangkan progres penyerapan keuangannya baru mencapai 3, 32% atau lebih dari Rp 2 miliar.
Sementara untuk Kabupaten Jayapura, total anggaran yang dikucurkan senilai Rp 275 miliar lebih. Dana itu masuk ke rekening daerah kabupaten Jayapura sejak tanggal 3 September 2020.
Dana dialokasikan untuk membiayai 71 paket pekerjaan. Hingga tanggal 18 Juni 2020 penyerapan dana hibah tersebut baru mencapai lebih dari Rp 4 miliar atau 1,49%.
Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB RI, Johny Sumbung mengatakan dari hasil evaluasi dan monitoring itu diketahui dari 3 daerah yang terkena dampak bencana tahun 2019 itu rata-rata lamban dalam melakukan perencanaan. Hal ini menghambat proses penyerapan anggaran dan pembangunan fisik untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.
“Dari datanya itu sudah jelas. Jadi terlalu lambat dalam membangun,” kata Johny Sumbung ketika ditemui media ini di kantor Bupati Jayapura, Jumat (18/6).
Bahkan Kabupaten Keerom menurutnya belum memasukkan anggarannya ke DPA, dan ini sangat menghambat proses pembayaran  pekerjaan fisik. Kemudian ada juga daerah yang baru menetapkan DPTK-nya, untuk masuk dalam anggaran daerahnya.
Sehubungan dengan itu, tujuan dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan pihaknya ini dalam rangka mempercepat proses pembangunan fisik.
“Sehingga masyarakat juga bisa segera menikmati pembangunan pasca bencana ini yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat” ujarnya.
Terkait dengan adanya wacana dari Pemerintah Kabupaten Jayapura yang meminta untuk memperpanjang waktu untuk proses penyerapan atau pemanfaatan dana ini ke pemerintah pusat, Jhony Sumbung menyebutkan bahwa pemerintah pusat tetap mengacu pada aturan. Dimana sesuai dengan ketentuan tanggal 3 September tahun 2021 merupakan batas akhir bagi pemerintah pusat untuk menerima laporan terkait dengan pemanfaatan dana hibah tersebut dan tentunya itu dibuktikan dengan pekerjaan fisik sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.
“Kita sesuai dengan ketentuan bahwa tanggal 3 September tahun 2021 adalah batas akhir. Jadi kita tidak akan toleran dengan permohonan perpanjangan waktu,”tegasnya.
Menurutnya yang terpenting sekarang adalah bagaimana setiap pemerintah daerah yang telah menerima dana hibah ini bisa maksimal untuk mengejar target dalam rencana penyelesaian pekerjaan  konstruksi dan rehabilitasi itu.
“Yang jelas kita akan evaluasi ya dan di sini ada provinsi juga. Jangan kita langsung katakan ini diperpanjang. Tidak ada target perpanjang tetapi target selesai tepat waktu,” tambahnya.(roy/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *