MRP dan MRPB Tegaskan UU Otsus Harus Diubah Menyeluruh

Ketua MRP, Timotius Murib menyerahkan buku hasil RDP kepada Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Rabu (16/6)( lalu.Humas MRP For Cepos)

JAYAPURA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berkenan menerima pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat, Rabu, (16/6) di Jakarta.
Atas undangan tersebut, 6 orang perwakilan MRP Papua dan Papua Barat dipimpin langsung ketua MRP, Timotius Murib dan ketua MRPB Max Ohuren
“Sebagai lembaga negara yang ada di daerah, kami rindu untuk sampaikan pokok-pokok pikiran kami. Karena selama 20 tahun Otsus berlangsung, hanya 4 bidang yang sudah jalan. Hari ini masyarakat Papua menuntut Undang-Undang Nomor 21 untuk adanya perubahan yang menyeluruh,” ungkap Ketua MRP Papua, Timotius Murib mengawali pertemuan itu sebagaimana disampaikan dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos dari MRP, Jumat (18/6).
Sebenarnya ada 24 kewenangan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Namun kata Murib, hanya empat kewenangan saja yang jalan selama kurun waktu 20 tahun Otsus ada di tanah Papua. Itu sebabnya evaluasi Otsus haruslah menyeluruh.
Di hadapan Mendagri yang didampingi Dirjend Otonomi Daerah (Otda), Timotius Murib kembali menyampaikan harapan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kabinet pada tanggal 11 Maret 2020 di Kantor Presiden.
“Arahan Presiden yakni evaluasi secara menyeluruh tata kelola dan efektivitas pelaksanaan otonomi khusus Papua. Yang kedua harus ada sebuah cara baru, kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan cara kerja baru untuk sebuah lompatan. Perlu ada perubahan yang signifikan yang terjadi. Yang berikutnya adalah penekanan presiden bahwa pelaksanaan Otsus harus dikonsultasikan dengan seluruh elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat,” ungkap Murib.
Pada kesempatan itu, Murib mengingatkan kembali Mendagri bahwa di Papua dan Papua Barat telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun ketika itu terbentur dengan surat bupati dan wali kota yang melarang pelaksanaan RDP di daerahnya.
“Ini kami rasa sebagai suatu pembungkaman bagi lembaga MRP. Padahal kami sebenarnya tidak punya niat untuk melawan negara,” jelasnya.
Dia menegaskan, baik MRP dan MRPB belum pernah memberikan pokok-pokok pikiran terhadap perubahan kedua Undang-Undang Otsus kepada Pansus DPR RI Perubahan kedua Undang-Undang Otsus Papua.
Di tempat yang sama Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, SE menegaskan pentingnya masa jabatan MRP harus disesuaikan dengan masa jabatan lembaga DPR dan kepala daerah di seluruh Indonesia. Hal ini karena pertimbangan MRP adalah lembaga Negara yang secara khusus karena amanat Undang-Undang Otsus, dengan tugas dan kewenangan yang sama dengan DPR.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan usulan-usulan yang disampaikan akan ditampung untuk diteruskan ke Pansus DPR RI Perubahan Kedua Undang-Undang Otsus.
“Tapi yang disampaikan ini menjadi masukan untuk diteruskan ke DPR RI,” jelas mantan Kapolda Papua itu di hadapan anggota MRP dan MRP Papua Barat.
Tito Karnavian mengaku mendapat kunjungan dan masukan dari Asosiasi Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua, termasuk tokoh masyarakat untuk menkonsultasikan pemekaran ke Kemendagri. Menurut Tito Karnavian secara pribadi dirinya inginkan Pilkada langsung ke DPR, akan tetapi usulan terhadap masalah pilkada langsung dan tidak langsung itu, kini sudah ada di Pansus DPR RI.
Dikatakan Tito Karnavian bahwa Pansus DPR RI Perubahan Kedua Undang-Undang Otsus menyampaikan keinginan sejumlah daerah-daerah yang menggunakan system noken dikembalikan ke DPR dalam hal ini kabupaten dan kota di Papua.
Sebelumnya Ketua Tim Kerja Perubahan Kedua Undang-Undang Otsus MRP, Beny Sweny mengatakan tujuan MRP ke Jakarta dalam rangka menegakan kewenangan MRP sebagaimana perintah pasal 77 yang menyebutkan bahwa usul perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR dan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pada kenyataannya tanpa melalui mekanisme beberapa kepala daerah langsung ke DPR RI yang akhirnya fokus pada dua pasal yakni pasal 34 dan pasal 76. Oleh karena itu kami inginkan kewenangan pada pasal 77 apakah masih berlaku,” ucapnya.
Menurut mantan Ketua KPU Papua itu, Undang-Undang Otsus harus dirubah menyeluruh, bukan parsial.
Sementara itu, aktivis Papua, Alexander Gobai menilai pembahasan RUU Perubahan Kedua No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Jakarta, telah menyalahi aturan UU Otsus sendiri dan pembahasannya demi kepentingan Jakarta. Sebab, UU Otsus pada pasal 77 telah jelas diuraikan bahwa evaluasi dilakukan oleh MRP atas dasar aspirasi masyarakat Papua.
“Saya menduga, pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Otsus di Jakarta akan memfokuskan kepada kepentingan Jakarta  semata, bukan kepentingan rakyat Papua,” tegas Gobai, di Jayapura, Rabu, (18/6).
Bahkan, selama ini pembahasan RUU Otsus ini di Jakarta lebih memfokuskan menghadirkan para menteri dan TNI-Polri untuk menyampaikan dan mendengarkan aspirasi mereka selama diberlakunya Otsus di Provinsi Papua.
“Saya pikir, tidak terlalu penting mendengar aspirasi dari para menteri atapun TNI-Polri. Karena mereka tidak merasakan dana Otsus yang betul-betul merasakan ialah rakyat Papua. Jadi harus mendengar aspirasi rakyat Papua,” tegas eks BEM USTJ.
Gobai menilai selama dilakukan RDP oleh MRP untuk menjaring aspirasi rakyat Papua, berbagai pihak menolak, baik pihak kepolisian dan masyarakat Papua yang dipasang oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Ini menurutnya kegagalan pihak aparat dan masyarakat Papua yang tidak bertanggung jawab dalam rangka mendengar aspirasi rakyat Papua tentang Otsus selama 20 tahun di tanah Papua.
Pihaknya menduga dengan adanya kegagalan RDP itu  di wilayah adat, Lapago, Hanimha dan Tabi, maka kegagalan ini justru memberikan kesempatan untuk DPR RI bergerak melakukan RDP di Provinsi Papua sejak awal Mei 2021 dengan kepentingan Jakarta Pusat.
Sementara, wilayah adat Saireri dan Meepago sukses menggelar RDP. Namun,  belum cukup untuk diteruskan aspiasi ke Jakarta pusat untuk dibahas.
Pihaknya mendukung kerja MRP yang meminta Presiden RI melalui Menkopolhukam agar adanya dialog antara tokoh-tokoh Papua dan Presiden Republik Indonesia.
“Saya rasa ini langkah bagus yang harus semua pihak dukung. Karena berbicara Otsus ialah berbicara untuk nasib orang asli Papua,” katanya.
Gobai berharap, MRP mesti mengundang semua pihak. Baik tokoh agama, adat, pemuda, mahasiswa, perempuan, pemerintah, organisasi perlawanan, KNPB, ULMWP, TPNPB untuk berdialog bersama Presiden Republik Indonesia, guna membicarakan tentang Nasib orang Asli Papua.
“Semua hal harus dibicarakan, bukan hanya membicarakan tentang kesejahteraan OAP saja. Tetapi juga, membicarakan tentang politik,” harapnya.(oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *