Sekretariat Bersama Pemekaran Provinsi Papua Selatan Diresmikan

Tokoh Selatan Papua Drs Johanes Gluba Gebze bersama para pimpinan daerah di Papua bagian Selatan.(Sulo/Cepos)

Bupati Asmat Elisa Kambu saat menandatangi deklarasi percepatan Pemekaran Provinsi Papua Selatan.(Sulo/Cepos)

*Revisi UU Otsus Papua Jadi Pintu Utama Pemekaran PPS

MERAUKE-Sekretariat Bersama Pemekaran Provinsi Papua Selatan diresmikan ditandai dengan pengguntingan pita yang dipercayakan kepada oleh tokoh selatan Papua,  Drs. Johanes Gluba Gebze, Selasa (15/6).

Selain peresmian  sekretariat bersama, juga dilakukan deklarasi dan penandatangan  percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) oleh seluruh stakeholder  yang ada di 4 kabupaten di selatan Papua yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi  dan Asmat.

Ketua Tim Pemekaran  Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo, ST., menjelaskan percepatan proses pemekaran Provinsi Papua Selatan terus dilakukan. Namun yang harus diingat bahwa pintu masuk dalam proses pemekaran ini adalah revisi UU Otsus yang sedang dilakukan oleh Pansus DPR RI di Jakarta.

“Ketua Panitia Khusus Komaruddin Watubun, sebelum rapat dengar pendapat pada tanggal 7 Juni, beliau  menyampaikan kepada kami bahwa pintu masuk ke pemekaran itu melalui revisi Pasal 76 UU Otsus. Dimana kewenangan pemekaran Papua ditambahkan dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memekarkan Papua,” jelas Thomas Safanpo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Asmat.

“Tidak hanya lewat gubernur, DPRP dan MRP, jadi akan ada penambahan. Karena itu,  pemerintah pusat dan DPR RI memiliki celah hukum untuk menghasilkan undang-undang tentang pemekaran wilayah Provinsi Papua  Selatan,” sambungnya.

Menurut Thomas Safanpo, pintu pemekaran PPS saat ini hanya dapat melalui  revisi UU Otsus. Oleh sebab itu, sebagai Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas  Eppe Safanpo memohon dukungan dari segenap pemangku kepentingan di  seluruh Papua Selatan baik pemerintah,  TNI-Polri dan DPRD  yang merupakan presentasi dari partai politik, unsur adat, agama, masyarakat, perempuan dan pemuda.

“Kami mohon dukungannya. Khusus kita di Papua Selatan harus mendukung proses revisi UU Otsus yang sedang bergulir di DPR RI. Karena jalan menuju provinsi melalui revisi ini. Tidak ada jalan,” pintanya.

Dikatakan, jika di wilayah lainnya di Papua ada suara-suara menolak revisi UU Otsus Papua, maka orang Selatan harus mendukung  revisi tersebut. “Karena kerinduan kita untuk menghadirkan Provinsi Papua Selatan tersebut hadir melalui celah  ini. Ini permintaan kami dari tim,” tambahnya.

Kader Partai PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa ketika tahun 2019 terjadi ujaran kebencian dan rasisme di Jawa, seluruh wilayah Papua bergejolak, kecuali  Papua Selatan Papua. Menurutnya, Asmat, Mappi, Merauke dan Boven Digoel aman dan tidak ada gejolak.

“Itu membuktikan bahwa kita orang Selatan Papua cerdas dan terdidik baik. Kita bisa membedakan apa itu dinamika sosial dan interaksi sosial. Kita bisa membedakan dinamika  sosial tidak boleh dibawa dalam spektrum politik. Wilayah lain, dinamika sosial dibawa dalam spektrum politik sehingga kacau. Sampai sekarang kita di Papua Selatan tetap aman. Itu berarti kita di bagian  selatan  jauh lebih bijak, jauh lebih maju dan jauh lebih cerdas,” tegasnya.

Ditambahkan bahwa pengesahan revisi UU Otsus Papua tersebut akan dilakukan di bulan Juni ini dan diharapkan setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua tersebut, Provinsi Papua Selatan diundangkan  atau disahkan oleh pemerintah dan DPR RI.

Di tempat yang sama Sekretaris Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Drs. Albert Rapami, M.Si., mewakili bupati Merauke menjelaskan bahwa perjuangan PPS ini dimulai sejak periode bupati Drs Johanes Gluba Gebze  hampir 20 tahun lalu.

“Berbagai perjuangan sudah dilakukan, silih berganti bupati dan silih berganti pimpinan DPRD di 4 kabupaten ini. Sebagai kabupaten induk, Kabupaten Merauke  sangat mendukung segala yang sudah diperjuangkan dalam rangka percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan. Mari kita jalan bersama dan kompak selalu menyambut hadirnya pemerintah baru, Provinsi Papua Selatan,” pintanya.

Wakil Bupati Mappi, Jaya Ibnu Su’ud, ST., menjelaskan bahwa  rangkaian kegiatan  yang dilakukan tersebut merupakan sebuah rangkaian panjang yang sudah dilakukan selama ini.

“Kita berharap, kehadiran sekretariat bersama tentu  akan mempermudah koordinasi tim pemekaran Provinsi Papua Selatan. Kami berharap, semua bisa seiring sejalan, khususnya  kepada  pimpinan daerah 4 kabupaten mendukung secara politik dari para anggota dewan dan seluruh masyarakat yang ada di selatan Papua,” ujarnya.

Ia berharap, perjuangan yang sudah panjang tersebut  dapat terwujud dengan hadirnya  Provinsi Papua Selatan.  “Saya dan bupati serta masyarakat Mappi memberikan dukungan penuh dalam rangka mewujudkan  provinsi Papua Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Boven Digoel, Marthen Rumpombo mewakili Bupati Boven Digoel  menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan impian masyarakat Papua Selatan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Boven Digoel mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan. Ia mengharapkan kepedulian  dari semua pihak dalam mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Senada dengan itu, Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos., menjelaskan bahwa pihaknya siap dengan segala daya upaya yang dimiliki untuk berjuang bersama.

“Jangan sampai pintu ini ditutup dan kita akan setengah mati. Sekarang sudah  ruang dari pemerintah  pusat, dan DPR RI,” katanya.

Ia meminta untuk menanggalkan semua kepentingan dan ego, tapi harus bersatu dan bergandengan tangan dan bergerak bersama untuk melahirkan  Provinsi Papua Selatan.

“Tidak lama lagi, tapi itu semua tergantung pada kita. Kalau pemerintah pusat dan  DPR RI sudah sangat siap. Dari komunikasi-komunikasi yang sudah kita lakukan,” terangnya.

Dikatakan, pada saat  peresmian Jembatan Youtefa di Jayapura tahun 2019 lalu, ketika itu dirinya bersama bupati Frederikus Gebze dipanggil oleh Mendagri Tito Karnavian. Saat itu  Mendagri bertanya soal Papua Selatan.

“Kami dua  datang, kemudian gubernur mendampingi  Presiden dan pak Tit. Kami dipancing tanya. Kamu selatan bagaimana? Kami jawab bahwa kami selatan sudah siap dari dulu.  Bapak Presiden bilang, kalau itu aspirasi dari masyarakat saya siap. Nah, aspirasi masyarakat itulah yang  kita kumpul-kumpul beberapa hari ini,” tegasnya.

Intinya lanjut Bupati Elisa Kambu  bahwa pihaknya siap dengan segala konsekuensi. “Maksudnya 4 kepala daerah punya pemikiran yang sama begitu.  Kita akan berikan untuk Provinsi Papua Selatan. Untuk Papua Selatan, tugas-tugas lain bisa diabaikan dulu. Mari kita konsentrasi untuk Papua Selatan dulu. Ini ruang yang terbuka untuk kita,” tambahnya.

Dukungan terhadap kehadiran Provinsi Papua Selatan ini juga  datang dari 4 anggota DPR Papua daerah pemilihan Selatan Papua. Dimana keempat angota DPR Papua tersebut hadir langsung dalam peresmian sekretariat bersama Tim Pemekaran Papua Selatan.

Wakil Ketua DPR Papua, Edoardus Kaize menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung pembentukan PPS. “Dari dulu sampai sekarang kami tetap mendukung  terbentuknya pemekaran Papua Selatan. Kami ada 6 orang dari bagian selatan di DPR Papua. Saya sendiri, Edo Kaize, Kusmanto, Fauzun Nihayah dan Ibu Siti yang hadir sekarang. Ada juga 2 Anggota lainnya memberikan dukungan penuh. Terima kasih, karena hari ini ada sekretariat  bersama. Kami akan memberikan dukungan penuh,” kata Politisi Partai PDI-Perjuangan  tersebut.

Hal sama diungkapkan Kusmanto. “Tentu sebagai wakil rakyat dan mewakili masyarakat selatan Papua mau tidak mau akan memperjuangkan sekuat tenaga. Dengan keberadaan kami di DPR Papua sesuai dengan kewenangan kami, akan meyakinkan teman-teman di DPR Papua, MRP dan gubernur bahwa  ternyata Papua Selatan memang layak dimekarkan menjadi provinsi,” ucap Kusmanto.

Ditambahkan, keputusan  terakhir terkait dengan pemekaran  ini ada di DPR RI. Karena itu, selaku   perpanjangan partai, pihaknya akan memperjuangkan lewat garis partai dalam hal ini fraksi di DPR RI sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.

“Kami  dari  Dapil VII  ini sepakat untuk memperjuangkan secara bersama  untuk keberhasilan pemekaran Papua  Selatan,” tambahnya.

Sementara itu  anggota DPRP lainnya Fauzun Nihayah menambahkan bahwa berdasarkan kajian  yang sudah ada dengan melihat pemekaran Papua Selatan  ini menjadi kebutuhan bersama, maka pihaknya sebagai anggota DPR Papua ikut berusaha mendorong bagaimana pemekaran segera dilakukan.   

“Disisi lain, karena kami juga perwakilan dari masing-masing partai  tentu bagaimana secara pribadi meyakinkan fraksi kami di pusat  bahwa pemekaran di Papua Selatan ini sudah menjadi keharusan  untuk pembangunan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (ulo/nat)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *