Bupati Bantah Dana Hibah Bencana Digunakan untuk Kegiatan Lain

Mathius Awoitauw (Foto :Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tidak menggunakan dana bencana untuk membiayai kegiatan di 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan yang dilayangkan oleh Anggota DPRD Jayapura Sihar Lumban Tobing melalui media beberapa waktu lalu di mana Sihar Tobing mempertanyakan temuan penggunaan dana hibah BNPB yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya. Di mana menurut Tobing, Pemkab Jayapura menggunakan dana Rp 53 miliar dari total Rp 275 miliar yang digelontorkan oleh BNPB kepada Pemkab Jayapura untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Kabupaten Jayapura.
“Kalau ada yang bicara bahwa ini ada penyalahgunaan, saya tidak mengerti. Tim sampai saat ini masih bekerja, dari total dana Rp 275 miliar itu untuk infrastruktur dan perumahan (perbaikan). Jadi yang bicara soal ada penyalahgunaan ini tidak benar, karena uang belum dikorek dan kita awasi terus,” kata Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw ketika dikonfirmasi wartawan terkait dugaan penggunaan dana hibah tidak sesuai peruntukannya.
Untuk itu, dia meminta kepada sejumlah anggota dewan yang kerap menyoroti pemerintah supaya tidak boleh membuat kegaduhan di Kabupaten Jayapura dengan mengeluarkan statement yang tidak berdasar.
“Tidak boleh bikin kegaduhan di pemerintahan. Saya lihat beberapa anggota DPRD ini sudah mulai bicara terang-terangan, tapi tidak punya informasi yang akurat,” kata Mathius Awoitauw.
Dijelaskan, kalau bicara dana bencana di Kabupaten Jayapura, itu ada dari berbagai sumber yang diterima pemerintah pasca bencana itu. Kemudian dari APBD Pemkab Jayapura itu sebesar Rp 10 miliar. Itu semua sudah dibuat pertanggungjawabannya oleh Pemkab Jayapura ke BPK.
“Tinggal pengelolaannya oleh tim yang kita bentuk dengan peraturan bupati mengenai penentuan status bencana,” sambungnya.
Penentuan status bencana tersebut, kata dia, ada tim yang telah dibentuk dan pertanggungjawaban itu sudah diaudit oleh BPK, serta didampingi oleh BPKP. Lantas dia mengaku bingung, dana mana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya menurut statement dari anggota DPRD Jayapura itu.
“Saya tidak tahu yang dimaksud ini yang mana. Kalau yang dari BNPB itu belum, karena baru mulai penayangan saat ini. Untuk waktunya itu sampai September Tahun 2021 ini,” jelasnya.
Dia mengakui, dalam pelaksanaannya memang pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini mengalami keterlambatan.
Mathius Awoitauw mengatakan informasi yang disampaikan seharusnya sudah betul-betul akurat dan harus pisahkan yang dimaksud itu yang mana, apakah bantuan masyarakat atau bantaun dari pihak-pihak yang lain, di luar waktu terjadinya bencana dan pasca bencana atau bantuan untuk infrastruktur perumahan guna rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp 275 miliar.
Jelas Rp 100 miliar lebih atau Rp 200 miliar lebih itu untuk infrastruktur, kemudian Rp 60 miliar lebih itu untuk perumahan, yang perencanaannya saja masih dalam proses. “Infrastruktur baru mulai penayangan. Jadi peminjaman itu tidak ada hubungannya dengan bencana, karena itu kondisi kas daerah, untuk beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi itu secara umum, tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Sekda atau bagian keuangan, kenapa ada peminjaman dan itu untuk apa saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Jayapura Sihar Lumban Tobing mempertanyakan penggunaan dana hibah dari BNPB untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana banjir bandang dan longsor bantuan senilai Rp 53 miliar dari Rp 275 miliar yang digelontorkan pada bulan September tahun 2020 lalu oleh BNPB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Namun berdasarkan LHP dari BPK untuk APBD Kabupaten Jayapura tahun 2020 disebutkan beberapa point, namun yang paling disorotnya terkait dengan penggunaan dana hibah senilai Rp 53 miliar yang diambil atau dipinjam oleh Pemkab Jayapura dari total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 275 miliar
“Tapi, disini yang paling saya soroti adlaah tentang temuan di dana hibah banjir bandang terkait penanggulangan bencana dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang, dimana penggunaannya tidak sesuai peruntukannya” tambahnya. (roy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *