Laporkan Uncen ke Ombudsman dan Komnas HAM Papua

Ketua LBH Papua dan Papua Barat, Imanuel Gobay, S.H, M. (Dok Cepos)

JAYAPURA– Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dan Papua Barat, Imanuel Gobay, S.H, M.H mengatakan, pengaduan yang dilaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Papua ini tidak terlepas dari analisa dan dasar yuridis atau hukum yang telah ditemukan.
Pelaporan yang dilakukan LBH kepada Ombudsman ini tidak terlepas dari dugaan penggusuran paksa yang dilakukan pihak Lembaga Uncen bersama aparat keamanan TNI-Polri terhadap Asrama Mahasiswa Uncen yang berada di Kampus Waena dan Kampus Abepura beberapa waktu lalu.
“Kamis lalu kami bersama perwakilan mahasiswa aktif dari Uncen yang mendapatkan penggusuran dari Asrama Uncen melaporkan hal ini ke Ombudsman RI Perwakilan Papua dengan dugaan mal administrasi,” ungkapnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Minggu (13/6).
Menurut Gobay, kasus dugaan penggusuran paksa terhadap Asrama Uncen baru-baru ini tentu jelas di dalam Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rativikasi Konfenan Internasional Ekonomi Sosial Budaya. Pada komentarnya disebutkan bahwa apabila tindakan yang tidak didahului dengan komunikasi yang demokratis, tidak ada ganti rugi ataupun pergantian tempat yang layak, maka hal ini masuk dalam kategori dalam penggusuran paksa atau masuk dalam Pasal 11 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2005.
Atas dasar tersebut, maka kata Imanuel hal ini membuktikan bahwa pimpinan lembaga Uncen melakukan dugaan pelanggaran asas pelindungan HAM sebagimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintah, sehingga ini masuk dalam kategori mal administrasi.
“Atas dasar temuan maladministrasi inilah yang kami ajukan atau adukan Ombudsman RI untuk di tindaklanjuti fakta temuan pelanggaran administrasi negara tersebut. Karena Ombudsman yang memiliki kewenangan untuk menindak para pelaku tindakan mal adminstrasi,”jelasnya.
Dia menyampaikan, tak hanya menyerahkan kasus dugaan penggusuran paksa Asrama Uncen ini ke Imbudsman RI, tetapi kasus ini juga telah diserahkan oleh LBH kepada Komnas HAM RI Perwakilan Papua , sehingga bisa melakukan langkah-langkah mediasi antara pimpinan Lembaga Uncen bersama dengan para mahasiswa akfit Uncen yang menjadi korban penggusuran paksa di Asrama Uncen tersebut.
“Kami berharap ada mediasi yang dilakukan dan difasilitasi oleh Komnas HAM Papua sehingga bisa dapat menyelesaikan permasalahan tempat tinggal bagi para mahasiswa akfif untuk yang mendapatkan penggusuran paksa di beberapa Asrama Uncen yang ada di Waena dan Abepura,” harapnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *