Dishub-Damri Perlu Kolaborasi untuk Hasilkan PAD

Anggota DPR Papua John Gobai bersama Pihak Damri saat memantau kondisi rute jalan yang dilalui Damri dalam melayani masyarakat Jumat, (11/6) lalu.(ISTIMEWA )

JAYAPURA – Dinas Perhubungan Provinsi Papua harus kreatif dan inovatif membuat BUMD Angkutan Darat bermanfaat bagi masyarakat, dengan langkah yang inovatif untuk membantu masyarakat yang tidak terjangkau tapi juga untuk datangkan PAD bagi Papua .
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRP John Gobai saat memantau kondisi jalan di Arso Jumat (11/6) pekan lalu. “Bus milik Pemprov Papua jika dikelola dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan cara dioperasikan untuk masyarakat dari kota dan menuju rute yang tak terjangkau angkutan umum.
Misalnya dari Sentani ke Genyem, Kabupaten Jayapura. Dari Kota Jayapura ke Koya dan Arso, Kabupaten Keerom, serta daerah lainnya dengan biaya lebih murah dibanding angkutan umum atau dengan memberikan subsidi.
Diterangkan, jika dilihat setiap hari masyarakat yang berjualan sayur dari Koya dan Arso membawa dagangannya ke Kota Jayapura dengan menyewa truk atau mini truk, maka dimana peran pemerintah melihat kenyataan ini.
“Jika ada bus yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dengan biaya lebih murah, akan meringankan beban tarif yang harus dibayar masyarakat saat menyewa truk, mereka sudah susah tetapi harus berpikir lagi untuk bayar transportasi, dengan adanya BUMD dan armada maka kami dapat membantu masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, siapa yang kelola pengelolaan dapat dilakukan oleh BUMD artinya Pemprov membuat BUMDnya atau bekerjasama dengan Damri,dengan dibuat kerjasama operasi atau Pemprov mengambil alih aset SDM Damri.
“Menurut saya selain mendatangkan PAD, dapat membantu masyarakat karena biayanya jauh lebih murah. Untuk mengantisipasi agar sopir angkutan umum atau pengendara ojek tidak protes, waktu operasi bus diatur. Hanya akan beroperasi pada hari atau jam tertentu dengan rute tertentu pula, karena yang dilayani daerah yang tidak terjangkau angkutan umum. Tinggal diatur manajemennya. Bus milik pemprov hanya dipakai saat tertentu. Bagaimana supaya ada pemasukan daerah,” paparnya.(oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *