Pemkab Diharap Tuntaskan Semua Tuntutan Ganti Rugi Tanah

Ketua Komisi A DPRD Jayapura, Hermes Felle didampingi sejumlah anggota Komisi A ketika menerima data atau bukti pelepasan tanah SD Negeri Inpres Depapre dari Ondoafi Kampung Waya Septinus Yarisetouw, di sela-sela kunjungan kerja  ke SD Negeri Inpres Depapre, Kampung Waya, Kamis (10/6).(Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Komisi A DPRD Jayapura melakukan Kunjungan Kerja (Kunker)  ke SD Negeri Inpres Depapre, Kampung Waya, Distrik Depapre, Kamis, (10/6). Mereka mempertanyakan tuntutan masyarakat hukum adat Depapre yang meminta  pemerintah daerah segera melakukan ganti rugi atas tanah yang telah dibangun SD Negeri Inpres Depapre.

Ketua Komisi A DPRD Jayapura, Hermes Felle  mengatakan, kunjungan kerja Komisi A  itu dalam rangka menindaklanjuti penyerahan  LKPJ Bupati Jayapura Tahun 2020.

Sehubungan dengan itu, pihaknya  menanyakan langsung terkait tuntutan ganti rugi  masyarakat  adat Depapre atas tanah SD Negeri Inpres Depapre yang sampai saat ini belum pernah dibayarkan oleh pemerintah daerah.

“Terkait LKPJ 2020 Bupati Jayapura, tentunya kami di Komisi A DPRD Jayapura melakukan kunjungan kerja. Salah satunya kami berkunjung ke Distrik Depapre, tepatnya di Kampung Waya. Ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat hukum adat Depapre, yang mana mereka meminta agar pemerintah segera mengalokasikan dana untuk ganti rugi tanah yang sudah dibangun SD Negeri Inpres Depapre,” kata Hermes Felle.

Selama ini, menurutnya,  Pemerintah Kabupaten Jayapura belum memberikan tanggapan serius mengenai tuntutan dari masyarakat adat tentang pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut.

“Dengan adanya kunjungan ini, kami dari Komisi A bisa mendengar langsung saran, pikiran dan juga pendapat dari masyarakat hukum adat Depapre, baik itu pemilik tanah maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Depapre, yang meminta kepada pemerintah segera mengalokasikan dana untuk membayar ganti rugi tanah milik mereka yang selama ini terkatung-katung,” ucapnya.

Dikatakan, secara umum, kunjungan kerja itu lebih kepada  memastikan saja, karena sampai saat ini pemilik hak ulayat atas tanah yang sudah dibangun SD Negeri Inpres Depapre itu belum pernah mendapat ganti rugi dari pemerintah daerah. Sebagai representasi dari masyarakat, pihaknya mempunyai kewenangan untuk mengingatkan  Bupati Jayapura pada saat sidang paripurna istimewa 18 Juni 2021 nanti.

“Melalui sidang paripurna istimewa itu, kami akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan adanya beberapa tanah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan salah satunya itu tanah SD Inpres Depapre yang ada di Kampung Waya,” tegas Hermes Felle.

Selain tanah SD Inpres Depapre, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jayapura itu juga menyampaikan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi untuk tanah yang telah dibuat jalan alternatif dari Kampung Netar-Yabaso.

“Ada tiga suku di Kampung Hobong yang meminta pembayaran ganti rugi atas tanah jalan alternatif tersebut. Jadi pembayaran ganti rugi itu harus segera direalisasikan, karena sedikit lagi jalan alternatif itu digunakan,”pintanya.

Oleh karena itu, harapan Komisi A  agar pemerintah daerah serius melihat tuntutan ganti rugi tanah ini. Sehingga untuk mengejar RPJMD Bupati Jayapura, yang tinggal satu tahun lebih itu dapat terjawab dan teratasi dengan baik. Kalau tidak direalisasikan, maka bisa dikonotasikan atau disebut juga bahwa Bupati dan Wakil Bupati Jayapura beserta seluruh perangkatnya gagal dalam mewujudkan RPJMD 2017-2022.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *