Komisi B Dukung Rencana Akuisisi PT Nayag Baliem

Sejumlah Anggota  Komisi B DPRD Jayapura saat memantau langsung aktivitas di PT Nayag Baliem, Kamis (10/6) kemarin.(Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura  mengakuisisi PT Nayag Baliem, mendapat dukungan penuh dari Komisi B DPRD Jayapura. Dalam rangka memastikan aktivitas dan keberadaan aset milik PT Nayag Baliem tersebut, Komisi B DPRD Jayapura melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PT Nayag Baliem, Kamis, (10/6).

Anggota Komisi B DPRD Jayapura, Yohanis Hikoyabi mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya Pemkab untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jayapura dengan melakukan akuisisi terhadap PT Nayag  Baliem  yang beroperasi di Bandar Udara Sentani.

“Rencananya Pemkab akan mengambil alih PT Nayag dan kami dari Komisi B sangat mendukung upaya itu,” kata Yohanis Hikoyabi   kepada wartawan di kompleks Bandar Udara Sentani, Kamis (10/6).

Menurutnya, rencana Pemkab Jayapura mengakuisisi PT Nayag itu tidak serta merta dilakukan. Karena ada sejumlah tahapan yang sedang dan sudah dilalui oleh pihak Pemkab Jayapura. Sementara untuk operasionalnya, rencananya akan mulai dikendalikan oleh pemerintah setelah perusahaan tersebut menyelesaikan masa kontraknya dengan pihak Kementerian Perhubungan yang akan berakhir pada 2023 mendatang.

“Pemerintah akan memulai operasionalnya pada 2023 setelah putusnya masa kontrak dengan Kementerian Perhubungan. Dalam rangka itu, kami dari Komisi B sangat mendukung upaya pemerintah mengambil alih PT Nayag Baliem dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Jayapura,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemkab Jayapura melalui Sekda, Hanna Hikoyabi, sedang mengupayakan untuk mengakuisisi seluruh aset milik PT Nayag Baliem. Upaya ini dilakukan pihaknya dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Jayapura. Meski belum ada titik temu mengenai pelimpahan atau akuisisi perusahaan tersebut, namun pemerintah menyebut sejumlah tahapan sudah dilakukan antara pihak pemerintah dan pihak pengelola dari perusahaan tersebut. Termasuk didalamnya mengenai harga jual beli yang yang sudah disampaikan di kisaran Rp 60 miliar. Namun menurut mantan kepala Bappeda Kabupaten Jayapura itu, harga yang disebutkan itu belum dipastikan.”Harga jualnya sekitar Rp 60 miliar, tapi akan ada penawaran,” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *