Seharusnya Kerusakan Pipa Air Bersih di Kemtuk Dianggarkan Melalui Dana Rehabilitasi Pasca Bencana

Sejumlah anggota DPRD Jayapura yang tergabung dalam Komisi B ketika melakukan kunjungan kerja melihat secara langsung kerusakan jaringan pipa air bersih di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk, Rabu (9/6).

SENTANI-Seluruh anggota DPRD Jayapura, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Bupati Jayapura Tahun 2020. Sehubungan dengan itu, Komisi B Kunker ke Distrik Kemtuk tepatnya di Kampung Mamei, Rabu (9/6).

Ketua Komisi B DPRD Jayapura , Eyus Weya  menjelaskan,  sesuai jadwal, pihaknya melakukan Kunker ke wilayah pembangunan III di Distrik Kemtuk dan Kemtuk Gresi dalam rangka LKPJ Bupati Jayapura Tahun 2020.

“Salah satu yang kita turun lihat adalah sarana air bersih di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk. Mata airnya berasal dari Distrik Kemtuk Gresi, Kampung Yanim,” kata Eymus Weya kepada wartawan di sela-sela kunjungan itu, Rabu (9/6).

Dia mengatakan, proses pembangunan jaringan instalasi air bersih di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk itu dilakukan oleh pihak ketiga pada tahun anggaran 2018 lalu. Namun sampai saat ini, air bersih itu tidak kunjung mengalir karena persoalan ulayat di Kampung Yanim. Persoalan lainnya, jaringan pipa air tersebut juga dilanda bencana yang terjadi pada 2019 bersamaan dengan beberapa distrik lainnya di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Salah satunya sarana dan fasilitas air bersih yang ada di Kampung Mamei, Distrik Kemtuk,” ujarnya.

Akibat bencana tersebut, pipa yang melintasi salah satu sungai di kampung tersebut rusak dan tidak bisa berfungsi lagi. Dari hasil kunjungan itu, Komisi B menyimpulkan  bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam proses pembangunan fasilitas dan sarana air bersih di wilayah tersebut tidak sesuai dengan kondisi alam atau daerah yang ada di sekitar kampung tersebut. Mestinya, perencanaan mengenai instalasi fasilitas air bersih di kampung tersebut harus terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi topografi di wilayah itu.

“Bencana di 2019 itu kan sarana pipa air bersih ini juga mengalami kerusakan akibat bencana itu, kepala dinas terkait dan kepala bidangnya harusnya menganggarkan kembali untuk proses pembangunannya,”tandasnya.

Di sisi lain, seharusnya masalah yang terjadi berkaitan dengan sarana dan prasarana air bersih itu juga dianggarkan melalui dana rehabilitasi pasca bencana. Karena kerusakan pada jaringan pipa itu terdampak akibat bencana pada 2019 itu.

“Beberapa tempat yang tidak terlalu terkena dampak bencana, programnya itu masuk. Sedangkan yang benar-benar kena bencana, tidak masuk. Anggaran Rp 275 miliar itu seharusnya masalah ini masuk, tapi ini tidak,”tandasnya.

“Ini menjadi tanggung jawab kami di Komisi B, kami akan rapat internal, kalau memang ada waktu, kami akan panggil dinas terkait, kita rapat dengar pendapat. Setelah itu kita simpulkan masalah ini dan kita rekomendasikan,” tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *