RHP: Jangan Kurang Ajar dengan Bantuan Studi!

Ricky Ham Pagawak.(Noel/Cepos)

JAYAPURA-Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak menegaskan  bahwa mahasiswa Mamteng jangan main-main dan bersikap kurang ajar dalam pengelolaan bantuan studi yang diberikan Pemkab Mamteng.

  Hal ini disampaikan Bupati yang akrab disapa RHP dalam menanggapi tersebarnya poster online rencana aksi, hari ini.  Mahasiswa Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah  se-Jawa Bali di Jakarta, yang  meminta Pemerintah jangan telantarkan mereka. Bupati menilai hal ini sudah sangat berlebihan, karena Pemda selalu membantu dana studi para mahasiswa Mamteng ini.

   “Pemkab Mamteng tidak pernah telantarkan mereka, justru mahasiswa sendiri yang banyak melakukan hal yang tidak  bijak.”tegasnya.

  Bupati RHP mencontohkan seperti di Yogya, ada mahasiswa yang  minta uang kontrak rumah putra Rp 60 juta dan Putri  Rp. 40 juta. Padahal mereka kontrak rumah tidak sampai sebesar itu. “Hanya tiga pintu dan bisa dibayar Rp 7 – 9 juta, dan melalui bendahara, uang yang diberikan mereka gunakan orang disana dengan alasan menipu, dan mereka membagi uangnya. Kita juga   kontrak  uko Besar dua lantai dan kita setuju untuk ditempati dan dibayar, mahasiswa malah ambil uang kembali dan gunakan,” katanya menyesali sikap mahasiswa tersebut.

  Tidak hanya itu, lanjut Bupati, di daerah studi lain semua dibayar kontraknya, hingga studi akhir. Ia mengaku sempat marah karena, mahasiswa tidak tahu berterima kasi dan tidak melihat kondisi  daerah baik Provinsi dan Kabupaten hari ini dengan adanya PON.

  “Data dari 6 kota studi sudah dikirim, dan tahun ini kami sudah anggarkan tapi karena situasi sampai saat ini saya sendiri belum bagi DPA, karena belum pembahasan di provinsi,’ungkapnya.

  Menurut RHP, para mahasiswa di Jayapura, Manokwari, Manado,  mereka memahami hal ini. Dimana setelah pembahasan di provinsi, Bupati mengaku akan membagikan bantuan studi bagi mahasiswa. “Enam kota studi kami sudah pegang data dan saya sudah mau kirim staf untuk melihat hal ini, dan perlu dipahami bahwa pemerintah sebenarnya tidak mengatur untuk membantu mahasiswa, dan tidak diatur. Jadi bantuan ini kebijakan kepala daerah lakukan.”tegasnya.

   Ironisnya, para mahasiswa di Jawa Bali ini sebarkan poster bahwa Pemda telantarkan  mereka. “Sebenarnya saya tidak pernah telantarkan anak anak saya, tapi saya sudah tegas sampaikan bahwa jika kalian sampaikan kami (Pemerintah) terlantarkan, maka saya akan buktikan perkataan kalian biar kalian terlantar saja!”ujarnya.

  “Ini sudah keterlaluan mencemari nama baik pemda dan saya sebagai Bupati sudah dilecehkan dan saya ini mantan mahasiswa saya tau dan banyak yang menipu,” tandasnya.

   Bupati mengatakan selama ini alokasi  dana Otsus   banyak pemotongan dana untuk PON. Untuuk dana Otsus setiap tahun itu terpotong Rp 51 Miliar, jadi tiga tahun ini Rp 51 miliar semua dipotong, setara dengan dana bantuan  yang dipakai biayai mahasiswa.

  “Tahun ini saya suda hitung mengefisienkan dana yang ada  sebaik mungkin untuk kebutuhan mereka, dan mahasiswa tidak paham ini dan tidak mau tau hal ini dan bicara melecehkan pemda ini cara yang tidak baik, kenapa tidak utus mahasiswa datang, bawa proposal dan membuat kegiatan edukasi dan saya berencana hadir di Manado dan ini yang saya mau, bukan selalu menipu dan mengatakan kami pemerintah telantarkan, semua data ada dan kami sampaikan,” katanya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *