Bupati Omaleng Hentikan Persiapan PON di Mimika

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH., saat memimpin rapat evaluasi Sub PB PON XX Papua Klaster Mimika, Senin (7/6).(Humas dan PPM PON Papua 2021 Sub Mimika)

*Tidak Transparan,  Merauke Tolak Mekanisme dan Penganggaran dari  PB PON 

JAYAPURA-Belum adanya kejelasan mengenai besaran alokasi anggaran untuk pelaksanaan PON XX Papua tahun 2021 di Klaster Mimika, membuat Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH., menghentikan aktivitas persiapan PON XX Papua yang selama ini dilakukan di Kabupaten Mimika.

Penegasan Bupati Omaleng ini disampaikan dalam rapat  evaluasi bersama para Koordinator Bidang Sub PB PON XX Klaster Mimika di aula pertemuan Kantor Sekretariat Sub PB PON Mimika, Senin (7/6).

Bahkan dalam rapat tersebut, Bupati Omaleng menyampaikan bahwa rapat evaluasi yangd ilakukan merupakan rapat terakhir dan tidak ada lagi aktivitas pelayanan yang diberikan terkait persiapan PON XX Papua sampai ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.

“Ini rapat kita yang terakhir dan tidak ada lagi aktivitas layanan untuk PON XX Papua. Jadi kalau ada PB PON XX Papua ataupun pusat terkait PON, kita tidak akan layani hingga adanya kepastian mengenai dana bagi penyelenggaraannya sesuai kebutuhan,” tegas Bupati Omaleng dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (8/6).

Bupati Omaleng juga meminta seluruh jajarannya dalam hal ini OPD di lingkungan Pemkab Mimika untuk bekerja seperti biasa dan bukan untuk PON. Dirinya juga meminta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Dominggus R.H. Mayaut untuk tidak lagi memikirkan tentang PON. Termasuk untuk semua jenis tambahan-tambahan yang sempat dialokasikan dari APBD Mimika. “Semuanya biar ditunggu saja dari sumber dana PON XX Papua,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Omaleng juga memerintahkan jajarannya untuk menghitung semua yang sudah dikeluarkan dari sumber dana APBD Kabupaten Mimika. Dalam hal ini semua jenis tambahan terkait dukungan untuk infrastruktur PON XX Papua di Klaster Mimika.

“Dengan situasi seperti ini menyebabkan kemunduran terhadap kinerja persiapan PON XX di Mimika. Jadi kalau memang mau sukses bersama maka semua ketersediaan infrastruktur yang sudah tersedia di Kabupaten Mimika harus disewakan semua oleh Kabupaten Mimika, agar semua kerugian yang dialami Mimika bisa dikembalikan. Kalau PB PON XX Papua mau pakai silakan saja tetapi harus menyewanya,” tegasnya lagi.

Bupati Omaleng menegaskan bahwa terkait kesiapan Mimika sejauh ini sudah oke. Namun dirinya menyampaikan bahwa rapat evaluasi yang digelar Senin kemarin merupakan rapat terakhir sampai dengan adanya titik terang terbaik sumber dana untuk penyelenggaraan PON.

“Artinya hingga sudah ada informasi berapa hak yang diperoleh atau diberikan kepada Mimika. Apakah sesuai dengan kebutuhan Mimika. Untuk itu, semua aktivitas akan dihentikan walaupun akan datang tim PON XX maupun semua pihak terkait PON datang, Mimika tidak boleh melayani,” ucapnya.

Meskipun demikian, untuk pengerjaan venue PON di Mimika seperti venue aero modeling dan terbang layang menurut Bupati Omaleng tetap dilaksanakan. Pasalnya pembangunannya sudah dianggarkan dan anggarannya PON tapi anggaran Otsus melalui APBD Kabupaten Mimika.

“Sekarang ini semua OPD bekerja seperti biasa dan bukan untuk PON. Karena selama ini juga upaya pembangunan yang dilakukan Kabupaten Mimika, tidak pernah ada kucuran dana PON sebesar dua triliun yang dimiliki PB PON XX Papua itu ke Kabupaten Mimika,” tambahnya.

“Jadi mulai rapat ini jangan pusingkan lagi soal PON XX. Nanti setelah PB PON XX Papua benar-benar menghibahkan sesuai permintaan kebutuhan dana Klaster Mimika besar sekitar Rp 500 M lebih itu baru kerja untuk persiapan PON XX bisa kembali dilaksanakan di Kabupaten Mimika. Tapi kalau hanya seperti kemarin itu  sekira Rp 78 Miliar itu untuk apa,” tutup Bupati Omaleng.

Masalah transparansi anggaran penyelenggaraan PON untuk di klaster Kabupaten Merauke, juga dipersoalkan. Pemkab Merauke menyatakan, tidak menolak pelaksanaan PON XX Papua di Kabupaten Merauke.

Namun menurut Sekda Merauke, Ruslan Ramli, SE., M.Si., Merauke menolak  terkait dengan mekanisme dan peganggaran yang tidak transparan.

“Sekali lagi, supaya tidak terjadi miss persepsi dan komunikasi. Kita tidak menolak karena ini agenda  nasional yang harus kita sukseskan. Cuma mekanismenya yang kita tolak kemarin. Seharusnya kewenangan-kewenangan yang disertai dengan pembiayaan diserahkan ke klaster penyelenggara. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh PB PON. Itu yang kita tolak. Tidak ada transparansi dalam pengelolaanya,” tegas Sekda Ruslan Ramli kepada Cenderawasih Pos, Selasa (8/6).

Pada rapat dengan PB PON dengan klaster penyelenggara PON di Jayapura  tersebut baru-baru ini, Sekda Ruslan Ramli mewakili langsung Bupati Merauke mengikuti rapat  tersebut.  Menurut Sekda Ruslan Ramli bahwa secara tidak langsung dengan pemotongan dana Otsus  setiap tahun  yang tadinya Pemkab Merauke menerima Rp 102 miliar menjadi Rp 48 miliar setiap tahunnya, Kabupaten Merauke sesungguhnya sudah berkontribusi sebesar  Rp 162 miliar dari dana Otsus untuk pelaksanaan PON  XX tersebut.

“Belum lagi ditambah dengan pembangunan sirkuit dan Stadion Katalpal yang dibiayai dari APBD Kabupaten Merauke. Jadi kita sangat komitmen,” jelasnya.

Ruslan Ramli juga menjelaskan bahwa dalam hal mekanisme,  PB PON sedikit keliru dan itu dirinya mengkritisi saat rapat di PB PON di Kota Jayapura.

“Harapan kita, usulan dari klaster itu dikonvorasi dengan PB PON. Kalau kita menyusun program kegiatan dalam teori penganggaran, money follow  program dan itu saya tegaskan kemarin. Sekarang ini yang kita bahas kemarin justru DPA sudah jadi. Saya katakan untuk apa kita disuruh list  kebutuhan. Kami seluruh koordinator bidang menglist seluruh kebutuhan terhadap kewenangan yang diberikan kepada kita di Merauke yakni 6 cabang olahraga,” tuturnya.

Dikatakan, kebutuhan tersebut misalnya untuk sirkuit   dimana masih ada kekurangan paddock. Sebab yang dibangun baru 28, sementara peserta motocross 31 provinsi. “Bagaimana tribunnya? Kita sudah list tapi tidak ada transparansi dalam penyusunan itu. Makanya kemarin saya katakan bahwa kita datang bukan untuk mengelitimasi DPA yang sudah dibuat PB PON  tapi harapannya kami adalah dilakukan pembahasan terhadap  usulan dari seluruh kebutuhan yang sudah di list tersebut supaya kita diskusikan. Nanti pada saat pelaksanaan antara PB dan sub PB tidak saling menyalahkan,’’ jelasnya.

Menurut Ruslan Ramli, pelaksanaan PON di daerah    harus memberikan dampak bagi masyarakat lokal. “Tapi untuk konsumsi saja katanya mau ditangani pusat. Jangan-jangan beras juga nanti dibawa dari Jakarta. Harapan kita, hal-hal seperti ini tidak terjadi,” tambahnya.

Mengenai berapa dana yang kan ditransfer untuk 6 cabang olahraga yang dilaksanakan di Merauke, Sekda Ruslan Ramli mengaku belum tahu. (ana/ulo/nat) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *