Datangi Kantor Gubernur, Ortu Casis Minta Polda Papua Lebih Terbuka

Para orang tua calon siswa (casis) Polri yang memantau anak mereka saat demontrasi di depan Kantor Gubernur,  Senin, (7/6) kemarin.(Noel/Cepos)

JAYAPURA – Setiap penerimaan Bintara Polri, selalu saja terjadi gelombang protes, aksi demo damai baik ke DPRP maupun ke kantor gubernur Papua.

Para orang tua Calon Siswa (Casis) Polri Berharap bahwa pemerintah Provinsi bersama DPRP dapat membuat Perda tentang perekrutan anggota Polri.

Salmon Patai, mantan anggota MRP Jilid 1 mengatakan, saat ini semua Casis harus demo dulu baru aspirasi didengar,  diakomodir, jika tidak ada  demo sepertinya tidak diakomodir.

“Otsus dalam noken itu harus ada regulasinya khusus jika tidak ada regulasi pasti bermain terus ini proyek besar. Kita pertanyakan  kenapa akomodasi Casis saja tidak jelas kami curiga ini ada permainan, maka untuk menjawab ini harus ada solusi,” katanya di halaman Kantor Gubernur saat menyaksikan demonstrasi,  Senin, (7/6) kemarin.

Kata dia, DPRP dan MRP juga harus mengawal  jangan biarkan proses ini terus berlangsung terus menerus. “Dari MRP juga kawal jangan hanya keluarkan rekomendasi,  detail periksa  apa saja baik kesehatan  harus dikawal sehingga data itu bisa dijelaskan  ke calon siswa jika mereka demo seperti ini tapi selama ini kan tidak ada,” katanya.

Salmon juga meminta Polda Papua lebih terbuka, dan rekrukmen dengan melibatkam fungsi pengawasan Propam.”Di Polda, kami minta intelkam dengan Propam kawal  jangan sampai ada  pertukaran nilai atau masuk dengan cara-cara yang tidak baik, jadi mereka punya tugas itu awasi panitia di SPN,” sarannya.

Sementara itu, orang tua Casis Mama  Laura Apota  yang memantau aksi siswa di kantor gubernur mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana tidak, casis dari luar daerah yang datang ke Jayapura langsung mengikuti tes tanpa persiapan lebih dahulu.

“Kecewa saja, karena anak anak datang satu hari langsung tes jadi tidak ada persiapan. Mereka pake pakaian dari kabupaten langsung  ikut tes, mereka tidak ada persiapan makanya banyak dari daerah yang gugur kasihan mereka,” kata mama Laura Apota.

Terpisah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen mengapresiasi niat baik pemerintah pusat melalui Mabes Polri yang membuka lapangan kerja di bidang kepolisian bagi putra-putri Papua, termasuk di dalamnya putra-putri yang lahir dan besar di Papua.
Menurut Aryoko, dengan pembukaan kuota 2000 ini tentu sisi ekonomi keluarga sudah sangat membantu. Kalau salah satu dalam keluarga menjadi anggota Polri, maka akan dapat meringankan ekonomi di dalam keluarga.
Disisi lain, kata Aroyoko dari pemerintah daerah tentu dengan kuota 2000 dari Mabes Polri tentu hal ini merupakan lapangan kerja baru. Apalagi hari ini berurusan dengan pegawai saja masih terkatung-katung, tetapi dengan dibuka penerimaan anggota Polri di Papua melalui Bintara Noken tentu ini merupakan bagian dari kuota pegawai yang didapatkan sebenarnya.
“Apalagi kuota 2000 yang diberikan ini memang bukan sedikit, tetapi ini paling banyak dan kuota ini tidak gampang-gampang untuk bisa di dapat,” katanya.
Mengenai mekanisme proses, Aryoko menyampaikan, hal ini sudah dibicarakan, baik Kepala Kepolisian, Gubernur, Sekda dan lain sebagainya. Memang mekanisme penganggaran ini semua dari Pemprov Papua melalui mekanisme penganggaran yang sudah ditetapkan.
Oleh karena itu, tugas BPSDM dalam pengembangan SDM, pihaknya ikut mendorong agar proses ini berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Apalagi ada kemudahan dari kepolisian untuk memberikan ruang kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota.
“Bagaimana keterwakilan dari kabupaten/kota bisa ada dalam kuota 2000 ini, sehingga semua merasakan kita di bagian ini. Kalau kuota diikuti dengan presentase, maka itu mengikuti regulasi yang ada misalnya 80%-20% atau 70%-30%, tentu akan diatur. (oel/bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *