Minta Pemerintah Hentikan Pembahasan Raperpres Alpalhankam

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (2/6) (foto:jawapos)

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Rencana Kemhan Berpotensi Timbulkan Banyak Masalah

JAKARTA, Jawa Pos – Rancangan peraturan presiden (raperpres) alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang bocor kepada publik mendapat sorotan dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Mereka mendesak agar pemerintah menghentikan pembahasan raperpres itu.

Julius Ibrani sebagai salah seorang perwakilan koalisi tersebut menyatakan bahwa rencana yang disusun oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) lewat raperpres tersebut berpotensi menjadi beban bagi masyarat. “Dan mencederai hati masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan krisis ekonomi akibat pandemi,” terang dia kemarin (4/6).

Nilai uang yang mencapai Rp 1,7 kuadriliun dianggap sangat besar oleh koalisi. Bahkan terlampau besar. Terlebih uang sebanyak itu rencananya diambil dari pinjaman luar negeri yang berarti akan menambah hutang negara. Berdasar data yang mereka punya, sampai Maret tahun ini, jumlah total hutang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka Rp 6.445,07 triliun.

Bila ditambah lagi dengan pinjaman luar negeri yang muncul dalam raperpres alpalhankam, hutang negara dari pinjaman luar negeri akan bertambah signifikan. Mereka menilai bahwa pandangan Kemhan yang menyebut, skema pinjaman luar negeri itu tidak akan membebani negara atau APBN sangat keliru. “Merupakan sikap yang sesat pikir, berpotensi menimbulkan masalah, serta tidak jelas,” tegas Julius.

Untuk itu, pria yang aktif di PBHI bersama rekan-rekannya di koalasi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menolak rencana yang muncul dalam raperpres alpalhankam. Tidak hanya meminta pemerintah menghentikan segala proses terkait raperpres itu, mereka juga mendesak agar pemerintah melanjutkan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI melalui skema pemenuhan minumum essential force (MEF) yang sudah berjalan sejak 2009.

Koalisi menyadari dan sepakat bila modernisasi alutsista TNI perlu dilakukan. Namun demikian, mereka menolak upaya itu dilakukan lewat skema yang sudah muncul dalam raperpres alpalhankam. Sebab, mereka menilai skema itu berpotensi memunculkan banyak persoalan. Hussein Ahmad dari Imparsial menyatakan bahwa perlu juga dilaksanakan evalusi terhadap pemenuhan MEF yang sudah berjalan selama ini.

Menurut Hussein itu juga penting untuk menemukan persoalan-persoalan yang terkait dengan pengadaan alutsista TNI. “Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit secara khusus seluruh pengadaan alutsista yang dilakukan melalui skema MEF selama ini,” ungkap dia. Evaluasi itu termasuk pengadaan pada MEF di era Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan sebelumnya.

Lebih lanjut, koalisi meminta supaya pemerintah menetapkan kebijakan Government to Government atau G to G sebagi metode permanen dalam proses akuisisi alutsista di Indonesia “Dan menghapus sama sekali peran pihak ketiga (broker, Red) karena memiliki risiko masalah yang tinggi terhadap kesiapan alutsista serta berpotensi tinggi terjadi praktik korupsi,” bebernya. (syn/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *