Optimalisasi Pelayanan Publik di Wilayah Distrik Jayapura Utara

Kepala Distrik Jayapura Utara, Fillep Hamadi, menandatangani SK Jabatan di hadapan Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., di Kantor Wali Kota Jayapura, beberapa waktu lalu. ( FOTO: Gratianus silas/cepos)

Bincang-bincang Program Kerja Bersama Kadistrik Japut, Fillep Hamadi

Menggantikan Adam Rumbiak yang kini menjabat Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura, Fillep Hamadi ditunjuk sebagai Kepala Distrik Jayapura Utara yang baru. Lantas gebrakan apa yang akan dilakukan? Berikut laporan Cenderawasih Pos

Laporan: Gratianus Silas

Daerah matahari terbit, Port Numbay, Kota Jayapura, terkenal se-Indonesia sebagai kota jasa dan perdagangan. Perputaran ekonomi terjadi secara signifikan melalui bidang jasa dan perdagangan. Oleh karenanya, pelayanan publik mesti dioptimalisasi dalam mendukung perputaran ekonomi yang bergerak dari kedua bidang tersebut.

Hal inilah yang akan diwujudkan Fillep Hamadi selaku Kepala Distrik Jayapura Utara. Pasca dilantik secara langsung oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., Hamadi memiliki rencana kerja yang telah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

“Saya merupakan orang perizinan di Kantor Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Jayapura. Di lingkungan kerja yang baru, kami akan upayakan agar perizinan bagi usaha kecil dan mikro dapat dilakukan di Kantor Distrik Jayapura Utara,” ungkap Fillep Hamadi.

Hal ini dinilai Hamadi untuk membantu perluasan pelayanan di wilayah Kota Jayapura, tepatnya di wilayah distrik Jayapura Utara, sekaligus mencegah terjadi antrean masyarakat yang hendak mengurus perizinan usaha.

“Kami sudah bangun komunikasi dan koordninasi dengan dinas terkait, termasuk dengan kepala OPD, Pak Wemben, yang sangat antusias membantu untuk memperluas jangkauan pengurusan perizinan di Kota Jayapura,” terangnya.

“Demikian, masyarakat yang dekat dengan kantor distrik, misalnya dari kelurahah Trikora, Mandala, Imbi, Tanjung Ria, maupun Angkasa, tidak perlu ke kota, namun bisa lebih dekat mengurus perizinan yang dibutuhkan di Kantor Distrik Jayapura Utara,” tambahnya.

Dalam penerapannya, sambung Hamadi, menggunakan aplikasi, sehingga adanya integrasi data perizinan yang dilakukan di Kantor Distrik Japut dan di kantor PPTSP Kota Jayapura.

“Demikian dengan didukung dasar hukum yang jelas, perluasan perizinan di distrik Japut bisa dilakukan,” jelasnya.

Optimalisasi pelayanan di wilayah Distrik Jayapura Utara menjadi hal utama yang mesti dilakukan bagi masyarakat. Oleh karenanya, bukan hanya perizinan saja yang diupayakan agar dapat dilakukan di kantor Distrik Japut.

Sebaliknya, Hamadi juga berupaya agar pengurusan perekaman e-KTP dapat dilakukan di Kantor Distrik Japut. “Kami sementara memproses alat untuk melakukan perekaman e-KTP di kantor Distrik Japut. Kami menunggu alat yang sementara dipesan di Jakarta,” sambungnya.

Ketika alat tersebut sudah ada, maka masyarakat di wilayah Japut tidak perlu lagi ke Kantor Dispendukcapil Kota Jayapura di Kantor Wali Kota Jayapura, di Entrop, untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.

“Apalagi melihat animo pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, seperti e-KTP dan akta yang sangat ramai dan menumpuk di Kantor Dispendukcapil Kota Jayapura. Kami berusaha mengurangi itu dengan melakukan perekaman dan pencetakan di Kantor Distrik Japut,” jelasnya.

Namun, bukan semata-mata komunikasi dan koordinasi tidak terjalin. Sebaliknya, dengan ini, lebih memperkuat lagi koordinasi dan komunikasi dengan Dispendukcapil. Ini merupakan solusi yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tidak perlu jauh-jauh ke kantor Dispendukcapil, serta tidak perlu mengantre panjang untuk mengurus adiministrasi kependudukan dan catatan sipil.

“Apalagi di masa pendami seperti ini, efektivitas dan efisiensi kepengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil sangat ditbutuhkan untuk membantu masyarakat dalam aktivitasnya, serta mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan publik yang lainnya,” pungkasnya.(*/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *