Satpol PP Jayawijaya Terkendala Kendaraan Operasional

Kendaraan yang terbakar pada saat kerusuhan 23 September 2019 di Wamena. (FOTO:Denny/ Cepos)

WAMENA-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jayawijaya, sulit melakukan penertiban atau penegakan peraturan daerah, karena tidak memiliki kendaraan yang memadai. Saat ini, makin banyak masyarakat yang melanggar apa yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah daerah seperti berjualan di hari minggu dan beberapa pelanggaran lainnya.
Kasatpol PP Pemkab Jayawijaya Nikson Wetipo mengatakan kendaraan operasional mereka terbakar pada kerusuhan 23 September 2019 lalu, dan sampai saat ini belum ada pengganti. Ini yang membuat peran satpol PP sebagai penegak perda agak terhambat melakukan tugas dan fungsinya melakukan penertiban.
“Kita di Satpol PP tidak punya kendaraan, sehingga untuk penertiban, seperti hari Minggu (kios yang berjaualan di hari minggu) ini kita kesulitan, karena mobil kita dalmas juga ikut terbakar saat kerusuhan,” ungkapnya Sabtu (22/5) kemarin.
Ia mengharapkan pengusulan kendaraan operasional yang diajukan bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk mendukung langkah satpol PP jayawijaya dalam melakukan penertiban kepada masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan.
“Kami selalu mengusulkan, cuma ya kembali ke tim anggaran yang selalu bahas. Akhirnya kita selalu tidak dapat, padahal kendaraan operasional ini penting untuk mendukung program dan peran kita di lapangan,”jelasnya.
Nikson mengatakan satuannya minimal memiliki satu mobil Toyota Hilux untuk mendukung kegiatan mereka. Kendaraan ini bisa digunakan untuk operasional, karena sekarang ini kita sulit melakukan penertiban dan dapat dilihat tak adanya penertiban yang dilakukan kini masyarakat tak menghiraukan perda itu.
“Sekarang saja saya ke kantor pakai mobil yang mogok-mogok. Kita punya mobil ini lama jadi suka rusak-rusak dan pejabat tahu itu. Inikan wibawa pemerintah daerah, masa kabupaten lain bisa kita tidak,” bebernya
Ia mengharapkan tim anggara pemerintah daerah melihat kebutuhan prioritas daerah itu, misalnya kendaraan Satpol PP dan juga kendaraan pemadam kebakaran yang perlu ditambah karena dengan armada yang dimiliki saat ini belum bisa mencukupi apabila ada bencana kebakaran atau non alam
“Orang-orang tidak akan bilang pemadam, kembali kepada pimpinan daerah. Tim anggaran lihatnya di situ, jangan lihat saya Nikson. Semua orang tahu mobil satpol juga begini, pemadam juga begini,” tutupnya. (jo/tri)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *