Tersangka dari Pihak Bank Bisa Bertambah

AKP Agus F. Pombos, SIK ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE-Penyidik  Tindak Pidana Korupsi  Reserse Kriminal Polres Merauke terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi  kredit di Bank  Papua yang dilakukan oleh  seorang bendahara pembayaran, pensiunan  ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke berinisal IGL (58).

   “Kita masih melakukan pendalaman. Tidak menutup kemungkinan tersangka dari pihak Bank Papua bisa bertambah. Tergantung hasil pemeriksaan  nanti,’’ kata Kapolres Merauke  AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kasat Reskrim AKP  Agus F. Pombos, SIK didampingi Kanit Tipikor Polres Merauke Ipda Juniar Djoko S, ditemui Kamis (29/4).

   Seperti diketahui, selain menetapkan IGL sebagai tersangka utama,  penyidik juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya  yakni W dan HCK.  Kedua tersangka dari pihak Bank Papua Cabang Merauke yang ditetapkan  tersebut memiliki peran sebagai kepala bagian perkreditan Bank Papua Cabang Merauke. “Keduanya memiliki jabatan sebagai kepala bagian perkreditan,” tandas Kasat Reskrim.

    Soal kerugian negara yang mencapai Rp 34,5 miliar  tersebut, menurut Kasat Reskrim, kerugiannya tidak sebanyak itu. ‘’Kalau kredit pokok keseluruhannya sebanyak itu. Sebagian sudah dikembalikan atau ditutupi oleh pelaku. Namun BPK menghitung keseluruhannya  karena menggunakan dokumen fiktif,” tandasnya.

  Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi  yang dilakukan oleh  IGL ini berawal  pada tahun 2010 lalu. Dimana  tersangka yang bertugas sebagai bendahara pembayaran pensiunan PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke mengajukan 3 kredit ke Bank Papua.

   Dimana kredit  yang diajukan oleh tersangka IGL tersebut seakan-akan dilakukan oleh pensiunan ASN yang namanya digunakan tersangka. Padahal, orang tersebut tidak mengajukan kredit.  Kredit yang diajukan tersebut diterima, sehingga  tersangka  melakukan dan  terus melakukan hingga tahun 2017 lalu. Kasus ini  terungkap saat salah satu karyawan bank Papua yang melihat nama kakeknya mengajukan kredit. Ketika mengkonfirmasi ke neneknya perihal kredit tersebut, neneknya mengaku   tidak pernah mengajukan kredit. Akibat  perbuatan dari IGL  tersebut negara dirugikan  sekitar Rp 34,5 miliar  lebih. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *