Pemberantasan KKB Harus Tetap Menghormati Prinsip HAM

JAYAPURA-Setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilabeli sebagai teroris oleh Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan TNI-Polri dalam penegakan hukum agar tidak mengabaikan prinsip HAM.

Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyampaikan, penindakan terhadap KKB tetap menghormati prinsip HAM. Tindakan itu harus terukur dan siapa yang menjadi target harus memenuhi unsur. Selain itu, tindakan pasukan jangan sampai meluas.

“Tindakan terorisme tindakan yang sistematis direncanakan dan siapa yang perlu target, tetapi unsur sistematis itu jangan sampai mengabaikan prinsip HAM,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (2/5).

Prinsip HAM yang dimaksudkan Frits adalah menghormati hak hidup sebagai HAM dan  tindakan itu jangan sampai mengakibatkan rasa pemenuhan atas keadilan, rasa aman menjadi hilang.

Frits juga mengingatkan kepada TNI-Polri bahwa hingga saat ini  KKB adalah warga negara  Indonesia. Untuk itu, dirinya punya keyakinan kepada Kapolri dan Panglima TNI dalam melakukan operasi pemberantasan KKB yang telah dilabeli oleh pemerintah sebagai teroris harus terukur dan menghormati HAM.

“Baru dalam sejarah pemerintah menetapkan warga negaranya yang melakukan pemberontakan sebagai teroris. Padahal, KKB di Papua tidak memiliki afiliasi dengan jaringan teroris secara global. Sehingga mereka ini (KKB-red) tidak bisa dikategorikan sebagai teroris,” tegasnya.

Lanjut Frits, terkait kelompok ini melakukan tindakan kejahatan iya. Tetapi kejahatan itu harus ditindak dengan penegakan  hukum bukan melabeli KKB atau OPM sebagai Kelompok Teroris. “Tindakan kejahatan, pembunuhan, pengerusakan itu tindakan kriminal yang harus menggunakan mekanisme UU Nasional penegakan hukum. Tapi, kalau menetapkan KKB sebagai kelompok teroris maka itu menggunakan mekanisme penaganan global. Membutuhkan dukungan internasioanl untuk memberantas kelompok ini,” terangnya.

Dikatakan, Komnas HAM mendukung secara tegas penindakan terhadap KKB. Tetapi Komnas HAM tidak mendukung kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok teroris. Ini menunjukan kelamahan negara dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM. “Ingat, pemberantasan KKB yang telah dilabeli sebagai Kelompok Teroris harus tetap menghormati prinsip HAM,” tegas Frits. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *