Tidak Bisa serta Merta Menaikkan Status

Domenikus Sorabut

JAYAPURA-Ketua Dewan Adat Lapago, Domenikus Sorabut menegaskan TPNPB-OPM lahir sebelum Indonesia merdeka yang mana embrionya ada sekira tahun 1942.
Menurut Sorabut, apabila organisasi ini bukan lahir sesudah Indonesia merdeka dan terjadi pemberontakan dalam negara barulah pemerintah pusat bisa menjustifikasi teroris atau apapun yang mereka inginkan.
“Perjuangan Papua yang dilakukan TPNPB-OPM itu adalah perjuangan kebangsaan. Untuk itu, Jakarta tidak bisa serta merta menaikkan status dari organisasi ini, semena-mena. Karena akan menjadi kesalahan fatal yang dilakukan negara,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Ia menyatakan antara TPNPB-OPM yang Jakarta sebut dengan teroris dan TNI-Polri, merupakan korban dari kesalahan kebijakan Negara. Dimana Sorabut menilai presiden gagal total untuk membangun Papua dalam berbagai pendekatan. Terlebih dalam pendekatan politik, karena status politik Papua di masa lalu belum diselesaikan sampai saat ini.
“Sampai saat ini Indonesia mengklaim Papua sudah diintegrasikan ke dalam negara Indonesia. Sedangkan Papua mengklaim sebagai aneksasi kedaulatan ke NKRI. Posisinya ada di situ dan tidak ada relevansi yang bisa menjustifikas TPNPB menjadi teroris,” jelasnya.
Menurut Sorabut, apabila pemerintah pusat menjadikan TNPB-OPM sebagai teroris maka itu akan menjadi pukulan telak terhadap wajah negara Indonesia sendiri. Sebab meskipun dinaikkan status menjadi teroris tetapi persoalan akan konflik di Papua tak akan selesai. Malahan akan tetap menjadi subur.
“Hari ini orang Papua dalam segala strata, mengerti tentang bagaimana mengklaim diri sebagai nasionalisme Papua. Baik yang sekolah di dalam dan di luar, itu sudah mulai mengklaim itu karena mereka tahu persoalan,”jelas Domenikus Sorabut.
Dijadikannya OPM sebagai terorisme menurut Sorabut, adalah keputusan yang fatal. Apalagi pernyataan ketua MPR RI yang serta merta terlalu emosional. Dimana setelah kejadian penembakan Kabinda Papua, ketua MPR RI mengeluarkan pernyataan yang dinilai sebagai pernyataan yang konyol. Apalagi orang Papua secara terbuka menyampaikan bahwa akar permasalahan Papua belum terselesaikan.
“Akar masalah yang dimaksud ini bukan persoalan Otsus Papua, pemekaran daerah dan kesejahteraan. Tetapi ini status politik masa lalu dan 4 akar persoalan itu telah dimunculkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),” tambahnya.
Hal senada disampaikan mantan Komisioner Komnas HAM RI periode 2012-2017, Natalius Pigai, SIP., yang mengaku tidak sependapat apabila TPNPB-OPM di Papua dicap sebagai teroris. “Standar internasional, TPNPB-OPM itu rebel dan combat,” ungkapnya, Kamis (29/4). (ade/fia/bet/jo/oel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *