Seharusnya Ada Langkah-langkah Dialog

Gustaf Kawer, S.H, M.Si (Foto:Yewen/Cepos)

JAYAPURA-Dikretur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer, SH, M.Si mengatakan, dirinya sudah menduga sebelum TPN-OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris, ada pengkondisian penembakan terhadap warga sipil di antaranya guru, tukang ojek dan tindakan kriminal yang lain, kemudian kambing hitamnya adalah TPN-OPM atau yang selalu disebut TNI-Polri sebagai KKB.
Menurut Gustaf, rentetan korban penembakan ini tanpa dilakukan investigasi yang komprehensif penyebab kejadian tersebut dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
“Misalnya kita tidak pernah dengar korbannya diautopsi untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya, menemukan peluru dan senjata yang digunakan, supaya kita tahu apakah ini dari kesatuan di dalam negara atau dari musuh,” ujarnya melalui pesan tertulis kepada Cenderawasih Pos, Kamis (29/4).
Menurut Gustaf, hal ini tidak pernah dilakukan sesuai dengan standar pembuktian dalam hukum acara pidana di negara ini. Langkah yang dilakukan pemerintah selalu reaktif dan menggunakan cara-cara primitif berupa balas dendam untuk menyelesaikan masalah.
“Cara-cara seperti ini yang menimbulkan pelanggaran HAM dan sering terjadi tanpa proses hukum terhadap pelakunya di Pengadilan HAM,” katanya.
Dia menyampaikan pengkondisian pasca peristiwa di atas terlihat juga dengan adanya undangan bagi pemuda adat di Papua yang mendukung penetapan status OPM sebagai organisasi teroris.
“Penetapan ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang tidak jelas dalam menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah tampil berkontribusi bagi suburnya pelanggaran HAM di Papua tanpa memilih jalan yang lebih bijak berupa dialog untuk meminimalisir korban di kalangan sipil dan penyelesaian Papua dilakukan secara komprehensif, tidak parsial,” ujar Gustaf.
Gustaf membeberkan bahwa penetapan status ini juga menunjukan tidak pahamnya elit dan aparat negara ini tentang teroris yg dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Dimana TPNPB-OPM tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi teroris, karena beda dengan teroris yang dimaksud dalam UU ini yang sifatnya global.
“OPM ideologinya jelas untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Namun dalam gerakannya tidak menimbulkan korban massal seperti yang diatur dalam UU ini,” bebernya.
“Jelas tujuan mereka dan langkah yg terpenting bagi kami seharusnya ada langkah-langkah dialog. Dari pada menggunakan cara-cara kekerasan yang justru menimbulkan korban di masyarakat sipil dan negara tampil sebagai pelaku pelanggaran HAM yang tidak tersentuh,” tutupnya.(ade/fia/bet/jo/oel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *