Mulai Pertimbangkan Libatkan Densus 88 Antiteror

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah menegaskan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berikut pihak-pihak yang terafiliasi kelompok itu adalah teroris. Pernyataan tersebut disampaikan secara tegas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD di Jakarta kemarin (29/4).
Keputusan itu diambil pemerintah berdasar undang-undang (UU) pemberantasan tindak pidana terorisme. Yakni UU nomor 5 tahun 2018. Selain itu, pemerintah mengambil keputusan tersebut setelah menyerap masukan dan pandangan banyak pihak. Mulai pemerintah daerah, tokoh masyarakat Papua, dan DPRD Papua.
Pemerintah juga mendapat masukan dari kementerian dan lembaga lain di level pusat. Mulai MPR, BIN, Polri, hingga TNI. Mereka sepakat, aksi KKB di Papua sudah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana terorisme. “Yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya, dan orang-orang yang berafiliasi dengannya, adalah tindakan teroris,” kata Mahfud.
Atas keputusan tersebut, pemerintah telah meminta Polri, TNI, dan BIN mengambil langkah strategis. “Melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Terukur menurut hukum, dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” terang Mahfud. Meski sudah resmi menyatakan KKB sebagai kelompok atau organisasi teroris, penindakan terhadap kelompok tersebut tetap mengedepankan hukum.
Mahfud menyatakan, Polri masih berada di garda paling depan dalam penindakan KKB. “Dengan bantuan penebalan dari TNI,” imbuhnya. Terkait personel yang dikerahkan, dia menyebut tidak berubah banyak. Hanya, pemerintah meminta supaya koordinasi dan sinergi antara Polri – TNI diperkuat. “Menurut istilah presiden kemarin disinergikan saja. Jangan jalan sendiri-sendiri,” bebernya.
Sementara BIN, lanjut Mahfud, tetap melaksanakan tugas mereka. Yakni melanjutkan kegiatan intelijen yang bersifat politis. “Misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh (di Papua), mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kemlu terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis,” bebernya.
Di luar penindakan terhadap KKB, pemerintah menegaskan bahwa upaya-upaya menyelesaikan beragam persoalan Papua tetap dilakukan lewat upaya peningkatan kesejahteraan, penataan lingkungan, dan upaya-upaya lainnya. Persis sebagaimana tertuang dalam instruksi presiden nomor 9 tahun 2020. “Yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata,” jelas Mahfud.
Pejabat asal Madura itu menekankan, tindakan pemerintah terhadap KKB tidak merepresentasikan langkah-langkah yang dilakukan terhadap masyarakat di Papua secara umum. Sebab, KKB dinilai oleh pemerintah sebagai gerakan segelitir orang. Sedang mayoritas rakyat Papua pro NKRI. “Mereka tetap menolak tindakan separatis,” ujarnya.
Karena itu, Mahfud menggarisbawahi, tidak ada tindakan bersenjata kepada masyarakat di Papua. Itu hanya dilakukan kepada KKB yang selama ini beraksi, menteror, dan menyerang masyarakat maupun aparat keamanan. “Pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua. Tapi, terhadap segelintir orang,” kata dia.
Pemerintah tegas menyatakan, Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Tindakan KKB yang mengklaim untuk memerdekakan diri tidak pernah diakui oleh pemerintah dan pihak manapun. Itu sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 tahun 1969 tentang Penentuan Pendapat Rakyat Papua. “Maka Papua, termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Gerakan yang dilakukan oleh KKB, sambung Mahfud, tidak lebih dari gerakan segelitir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi – sembunyi sambil melakukan gerakan separtisme. “Yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme,” jelas Mahfud. Itu terbukti dari aksi-aksi yang selama ini dilakukan oleh KKB.
Dengan keputusan itu, pemerintah memisahkan penanganan KKB dengan tindakan tegas oleh Polri dan TNI dan penyelesaian masalah-masalah lain di Papua lewat jalur dialog. Mahfud menyebut bahwa dialog tetap berjalan. “Kami berdialog terus dengan tokoh-tokohnya,” ucap dia. Termasuk di antaranya dialog dengan tokoh adat serta tokoh gereja di sana. “Dan mereka minta agar Papua itu dibangun secara lebih komprehensif,” tambahnya.
Setelah pemerintah memastikan KKB menjadi kelompok teroris. Polri mempertimbangkan pelibatan Densus 88 Antiteror dalam mengejar KKB. Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Imam Sugianto menjelaskan, pelibatan Densus 88 sedang dimatangkan. ”Kami rapatkan di KSP. Nanti arahan dari kapolri bagaimana,” jelasnya.
Dia berharap masyarakat jangan berspekulasi terlebih dahulu. Bila menilik Satas Madago Raya, tentunya Densus 88 Antiteror juga menggelar operasi yang terhubung dengan satgas operasi di Poso tersebut. ”Satgas operasi dibentuk, Densus juga operasi,” paparnya.
Kemungkinan besar, akan ada perubahan pola operasi pemeliharaan keamanan di Papua. Nantinya, Polri akan menyusun kembali pola operasi tersebut. ”Perubahan pola operasi nanti ya,” terang jenderal berbintang dua tersebut.
Label teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyebut dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) direspon.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyatakan, pemerintah harus bertanggung jawab atas segala keputusan yang sudah diambil. “Tanggung jawab terhadap seluruh implikasi dan ekses dari penetapan itu. Harus tanggung jawab nanti kalau ada ekses negatif,” imbuhnya. Sebagai sosok yang cukup lama mengurusi penyelesaian masalah di Papua, Amiruddin tidak terlalu optimistis dengan langkah yang diambil pemerintah.
Menurut dia, menjadikan KKB sebagai kelompok atau organisasi teroris kemudian memburu mereka sampai habis tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. “Mau tangkap berapa banyak orang. Dengan segala hormat saya kepada petugas-petugas di lapangan yang telah bersusah payah dengan rintangan yang mereka hadapi, dengan mengubah itu, penyebutan itu, pelabelan itu, saya nggak yakin bisa cepat (selesai masalah Papua),” beber dia.
Komnas HAM, lanjut Amiruddin, sudah menyampaikan masukan, pandangan, dan saran kepada pemerintah. “Kami mengusulkan jalan yang persuasif saja,” ujarnya. Usulan itu disampaikan karena Komnas HAM menitipberatkan pada upaya mencegah bertambahnya korban jiwa. Baik di pihak aparat keamanan, masyarakat sipil, maupun KKB. “Mencegah jatuhnya korban dari semua (pihak). Sudah terlalu banyak korban Papua itu,” tambah dia.
Amiruddin menyatakan, instansinya bukan ingin menentang keputusan pemerintah. Pihaknya juga tidak masalah segala pertimbangan dan saran yang sudah disampaikan kepada pemerintah tidak diikuti. Yang penting bagi Komnas HAM adalah upaya mencegah bertambahnya korban dari konflik panjang di Papua. “Itu yang kita perlukan hari-hari ini. Saya lebih menekankannya persuasif. Bukan berarti saya membenarkan tindakan-tindakan kekerasan (oleh KKB) itu,” jelas.
Komnas HAM percaya Mahfud sebagai menteri berlatar belakang hukum sangat mengerti dampak yang bisa muncul setelah KKB dan semua pihak yang terafiliasi kelompok tersebut resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris. Ada perubahan dasar hukum serta pola-pola penindakan yang nantinya dilakukan aparat keamanan.
Sebab, terorisme merupakan salah satu kejahatan yang langkah penindakannya berbeda dengan tindak pidana lain. Terorisme merupakan extraordinary crime. “Kalau mengacu pada UU penindakan teroris itu kan satu mekanisme hukum yang berbeda lagi. Karena ada ketentuan-ketentuan tersendiri di situ,” ungkapnya.
Anggota Tim Kajian Papua LIPI, Prof. Cahyo Pamungkas kurang setuju dengan pelabelan teroris bagi para Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). ’’Saya pakai istilah TPNPB. Bukan KKB atau OPM,’’ katanya kemarin. Dia menyebutkan, label teroris justri berpotensi meningkatkan kekerasan politik di Papua. Sejalan itu juga berpotensi menambah deretan pelanggaran HAM di bumi cenderawasih.
Cahyo menjelaskan, pelabelan teroris tersebut bisa menyasar siapa saja. Bahkan bisa ke pejabat pemerintah daerah setempat atau warga sipil. Dengan alasan mereka pernah bertemu atau berinteraksi dengan kelompok TPNPB yang kini dicap sebagai teroris oleh pemerintah. ’’Mungkin masih ingat kasus pendeta Yeremia Zanambani yang dibunuh karena diduga separatis,’’ jelasnya.
Padahal tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa pendeta Yeremia itu berafiliasi dengan pihak separatis. Menurut Cahyo Yeremia itu adalah pendeta yang kritis. Dia tidak ingin nantinya siapapun yang kritis terkait kebijakan pemerintah terhadap situasi di Papua, langsung dilabeli teroris. Untuk itu, dia berharap pemerintah tidak sekadar menetapkan TPNPB sebagai teroris saja. Tetapi juga dapat mencegah dampak negatif seperti potensi jatuhnya korban sipil selama ini.
Menurutnya pemerintah harus memiliki mekanisme mitigasi yang jelas dan kuat. Supaya warga sipil di Papua tidak mudah dilabeli teroris oleh aparat atau pemerintah. Dan ujungnya ditembak atau dipersekusi tanpa melalui proses hukum atau peradilan.
Dia menegaskan dengan label teroris, maka cakupannya bisa luas. Tidak hanya kepada oknum TPNPB atau kelompok separatus saja. Tetapi juga warsa sipil yang kedapatan bertemu dengan mereka. Padahal pertemuan itu bisa jadi dalam rangka mediasi atau sebatas sosialisasi.
Dia lantas mengomentari soal adanya masyarakat di sejumlah tempat yang melakukan eksodus atau mengungsi ke titik aman. ’’Mereka mengungsi ke hutan. Bukan ke daerah aman yang dikuasasi TNI Polri,’’ jelasnya. Mengapa demikian? Karena menurut Cahyo warga tersebut mengalami trauma atau ingatan tidak terulis soal penderitaan masa lalu.
Dia mengungkapkan warga yang mengungsi itu ada yang trauma ketika melihat aparat berbaju loreng hijau. Justru kalau mereka mengungsi ke titik yang dikuasai TNI atau Polri berpotensi menambah luka psikis. Untuk itu mereka lebih memilih mengungsi ke hutan.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan, penetapan KKB sebagai kelompok teroris bukan solusi dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Penetapan tersebut terlalu terburu-buru dan emosional. Keputusan itu akan semakin memperbesar nama KKB dan mereka spesial. Padahal, sebenarnya mereka bukanlah kelompok yang besar
Selain itu, kata dia, penetapan itu justru menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua. “Solusinya adalah menyelesaikan kompleksitasnya jangka panjang. Planing apa untuk menangani KKB secara hukum,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Salah satu solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan rekonsiliasi dan dialog. Tentu dengan format yang disepakati antara pemerintah pusat dan rakyat Papua. Yaitu, melalui tim kerja yang dibentuk presiden untuk mengawal proses tersebut.
Menurut dia, masalah yang terjadi di Papua bukan hanya melibat satu kelompok, tapi ada banyak kelompok. Jika KKB diberantas dan dihabisi, nanti akan muncul generasi selanjutnya. Masalah yang ada sekarang tidak lepas dari sejarah Papua. Proses politik di Papua mempunyai sejarah panjang, khususnya terkait integrasi Papua ke NKRI. Melibatkan intelijen asing, sampai perebutan sumber daya alam (SDA). “Orang Papua turun temurun tahu. Itu sejarah yang tidak bisa kita tutupi,” terangnya.
Yan menambahkan bahwa penetapan KKB sebagai teroris bukanlah langkah maju, tapi sebuah kemunduran. Seharusnya yang dilakukan adalah evaluasi terhadap penanganan KKB di Papua. Apakah ada kelemahan dalam operasi atau apakah pembangunan di Papua belum maksimal. Setelah dilakukan evaluasi baru kemudian ditetapkan strategi menanganinya.
Selama ini, kata politisi Partai Gerindra itu, penanganan KKB tidak satu komando. Ada beberapa komandan yang memimpin operasi. Mereka mempunyai cara dan pandangan masing-masing. Yan mengatakan, seharusnya penanganan KKB ada dalam satu komando.
Sementara itu, Anggota Komisi I Sukamta dari Fraksi PKS mengingatkan agar penetapan ini bukan cuma formalitas saja. Tetapi ada tindakan nyata di lapangan. Dia juga berharap keputusan ini sudah dikalkulasi dengan matang karena berpotensi memperkeruh suasana. “Itu pasti sudah dikalkulasi oleh pemerintah, namun saya kira yang paling penting adalah tindakan di lapangan,” jelas Sukamta kepada Jawa Pos kemarin. Dia menambahkan, perubahan sebutan itu harus diikuti dengan tindakan taktis dan terukur.
Tujuannya harus berfokus pada menyelesaikan konflik. Jika tidak, Sukamta menilai hal tersebut justru akan berpotensi menimbulkan korban dari pihak yang tidak berkaitan. “Harus diikuti tindakan taktis dengan tujuan mencapai target memberantas pelaku makar bersenjata dengan tidak mengorbankan masyarakat sipil. Ambil ikannya tanpa memperkeruh suasana,” tegasnya.
Di lain pihak Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menuturkan, atas mobilisasi militer dan pelabelan teroris terhadap TPNPB-OPM tidak akan membuat panik. ”Kami ada di negeri kami sendiri, jadi kami sangat percaya diri. Bahwa kami membela hak bangsa, rakyat dan negeri kami,”tuturnya.
Menurutnya, yang justru teroris adalah TNI dan Polri. Pemerintah Indonesia keliru dan panik dalam menghadapi tuntutan Papua Merdeka. TPNPB-OPM siap menggunakan mekanisme hukum PBB atas pelabelan teroris tersebut. ”Kami siap gunakan jalur hukum kriminal interasional,” tegasnya.
Penggunaan label teroris itu merupakan agenda global. Kebijakan pemberantasan terorisme dimiliki semua Negara. ”Maka, semua Negara harus setuju. Tidak bisa pelabelan sepihak oleh Indonesia,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin.
TPNPB-OPM justru akan mengkampanyekan Indonesia sebagai negara teroris. TPNPB-OPM memiliki ahli hukum yang siap membela dan mengkaji semua tindakan pemerintah Indonesia.”Ini seakan-akan mengajukan organisasi kemerdekaan sebagai teroris.” Kami siap menghadapi semua ini. Kami teruskan perjuangan,” paparnya. (deb/idr/lum/syn/wan/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *