Komnas HAM akan Melakukan Monitoring

Frits Ramandey ( FOTO: Elfira/Cepos)

Terhadap Seluruh Kebijakan Negara

JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua yang memiliki dua pernyataan sikap menyikapi penyampaikan Mahfud MD tersebut.
Pertama, Komnas HAM secara kelembagaan nasional tidak menerima bahwa KKB yang ada di Papua dikategorikan sebagai kelompok teroris. Karena hal ini menunjukan negara kehabisan kebijskasanaan untuk penanganan warga negaranya yang melakukan pembangkangan.
Kedua, kelompok ini (KKB dan OPM-red) tidak memenuhi unsur global sebagai organisasi teroris yang oleh negara bisa mengumumnkan dia sebagai organisasi teroris. Karena KKB dan OPM tidak berafiliasi dengan organisasi teroris global.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, karena negara sudah mengumumkan ini, maka sikap Komnas HAM akan melakukan monitoring terhadap seluruh kebijakan negara yang menetapkan KKB dan OPM sebagai organisasi teroris.
“Kami akan melakukan monitroing terhadap seluruh pengiriman pasukan perkuatan untuk melakukan operasi di tanah Papua. Terutama di daerah yang sedang berkonflik. Selain melakukan monitoring, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan satuan yang ada di Papua, baik dengan Panglima Kodam, Kapolda dan para bupati,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Kamis (29/4)
Komnas HAM juga mendesak Gubernur Papua untuk sesegara mungkin dalam minggu ini mengundang para bupati yang ada di Papua, MRP dan Komnas HAM untuk duduk menyikapi persoalan ini.
“Kita harus duduk membicarakan ini. Ketika hari ini (kemarin, red) Menkopolhukam mengumumkan gerakan KKB dan OPM sebagai kelompok teroris, maka orang orang yang jalan menggunakan simbol bintang kejora langsung ditangkap, dengan alasan itu simbol-simbol teroris,” tegasnya.
Frits memiliki keyakinan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk tetap menghormati HAM. Penetapan KKB sebagai teroris maka operasi penumpasan KKB tetap menghormati prinsip HAM.
“Komnas HAM punya keyakinan kekerasan hanya bisa diselesaikan dengan dialog. Tidak ada kekerasan dalam sejarah peradaban manusia dimana kekerasan diselesaikan dengan kekerasan. Dalam konteks HAM, kekerasan hanya bisa diakhiri dengan dialog yang bermartabat,” papar Frits.
Dikatakan Frits, organisasi teroris bukan sifat lokal melainkan berafiliasi secara global. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah TPNPB-OPM dan KKB yang ada di Papua pernah melakukan kekerasan di luar Papua seperti Bali, Makassar atau pulau Jawa bahkan luar negeri.
“Jika KKB dan OPM belum pernah melalukan kekerasan di daerah tersebut, bagaimana kita bisa memasukan dia sebagai unsur Organisasi Teroris,” ucap Frits.
Lanjut Frits, kalau dia KKB maka pendekatannya adalah pendekatan penegakan hukam. Kalau dia dibawa OPM maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme dialog. Dalam perspektif HAM, perjuangan negara merdeka menjadi kewenangan dari satu lembaga yakni PBB untuk menguji keabsahan dari perjuangan sebuah negara.
“Hari ini orang-orang itu yang merupakan warga negara Indonesia tidak berafiliasi dengan jaringan teroris internasional tetapi pemerintah telah memutuskan dan menetapkan warga negaranya sendiri sebagai teroris di dalam negara. Ini menunjukan bahwa kita memiliki kelemahan dalam kebijakan strategis untuk menyelesaikan konflik di Papua,” tegasnya.
Lanjut Frits bahwa kelompok ini melakukan kekerasan dan telah menelan korban jiwa, iya. Karena itu harus ada penegakan hukum terhadap mereka. Dimana dalam prespektif HAM, semua orang yang melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan harus ada tindakan penegakan hukum yang terukur.
“Komnas HAM mendukung secara penuh pengerahan pasukan untuk memastikan situasi keamanan bagi warga negara Indonesia yang ada di Papua untuk memastikan pemenuhan HAM atas rasa aman. Tetapi Komnas HAM tidak mendukung kalau kemudian kelompok kecil ini dikategorikan sebagai organisas teroris. Karena syarat suatu kelompok menjadi organisais teroris ketika dia beravailiasi dengan jaringan teroris internasioanal,” pungkasnya.(ade/fia/bet/jo/oel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *