Jalan Non Formal dan Illegal Logging Jadi Isu Panas Perbatasan RI – PNG

Rapat Koordinasi Badan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua bersama stakeholder terkait di Hotel Horison Ultima, Selasa (27/4) kemarin.(Foto: gratianus silas/cepos)

JAYAPURA- Jalan non formal dan illegal logging di wilayah perbatasan RI – PNG di Kota Jayapura menjadi isu panas yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Badan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua bersama stakeholder terkait di Hotel Horison Ultima, Selasa (27/4) kemarin.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menyebutkan semua pihak pengelola perbatasan sudah sepakat agar tidak ada perlintasan melalui jalan non formal, dengan cara membuka pintu perbatasan.
“Kita sudah sepakati dengan semua pihak untuk membuka. Ini akan kita sampaikan juga kepada Pemerintah PNG, di mana kita siap membuka pintu perbatasan. Bisa kita atur bersama mungkin dalam satu minggu itu bisa kita buka dua kali, sehingga kita ingin melihat bagaimana tanggapan dari pihak Pemerintah PNG. Karena termasuk fungsi pelayanan Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS; Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Keamanan) semua sudah siap,” ungkap Suzana Wanggai, Selasa (27/4) kemarin.
Selain itu, sambung Wanggai, pihaknya mendapat informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua bahwa terjadi penebangan hutan secara ilegal di wilayah Indonesia oleh perusahaan Malaysia di PNG. Menyikapi hal itu, Wanggai melakukan koordinasi dengan Konsulat RI – PNG di Vanimo.
“Makanya, dalam rapat ini kami juga mengundang semua pihak pengelola perbatasan, termasuk masyarakat adat setempat. Kami minta informasi perihal ini, termasuk dari kepala kampung Mosso yang hadir,” sambungnya.
Tindaklanjut persoalan ini, sambung Wanggai, ialah Joint Verification, atau verifikasi bersama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah PNG melalui stakeholder teknis terkait. Artinya duduk bersama dan menyelesaikan persoalan ini.
“Kita tidak bisa sepihak memverifikasi masalah ini secara internal. Tapi harus saling kroscek dengan pihak PNG. Kita harus jaga perbatasan ini dengan baik. Jaga hubungan baik yang sudah terjalin ini,” jelasnya.
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Murtono, S. STP, M.Si., menambahkan bahwa dalam kaitannya dengan penebangan hutan, telah disepakati bersama Badan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua untuk membentuk tim bersama dengan melibatkan stakeholder terkait dari Topografi Kodam (Topdam), BIG (Badan Informasi Geopasial), Dishut dan DLHK untuk memvalidasi data, sehingga menyelesaikan persoalan tidak berdasarkan klaim, melainkan berdasarkan data yang terukur.
“Ini kita bawa sebagai bagian dari komunikasi persuasif, bukannya saling klaim tanpa data. Di tingkat pusat, BNPP akan kounikasikan persoalan ini dengan stakeholder terkait di tingkat pusat, setelah tim provinsi bekerja,” tambah Murtono, S. STP, M.Si.,. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *