Pengawasan Infrastruktur Harus Transparan

Suasana pembukaan rapat kerja pengawasan infrastruktur Komisi VI DPR Papua, yang dilakukan oleh Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, Senin (26/4) kemarin. (yohana/Cepos)

JAYAPURA – Rapat kerja pengawasan infrastruktur Komisi IV DPR Papua  bersama OPD lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam rapat tersebut Pemerintah Propvinsi Papua berharapDPR dan OPD siinergi dalam  membangun infrastruktur di Papua.

Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy menjelaskan, pembahasan pengawasan infrastruktur seperti ini selalu dibahas dari tahun ke tahun, dalam pembahasan ini Ia harapkan agar disesuaikan dengan  visi dan misi dari Gubernur Papua.

“DPR merupakan mitra, Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun negeri ini, saya berharap teman-teman OPD dapat berdiskusi dengan DPR Papua, sebelumnya kita juga telah membahas rencana awal Pokir bersama DPR, agar kedepannya Pokir dapat dipertanggung jawabkan oleh OPD,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (26/4) kemarin.

Pihaknya berharap, dalam pengawasan infrastruktur komisi IV DPR Papua harus trasparan, akuntabel dan yang pasti OPD dan DPR harus bekerja sama karena membangun Papua tidak harus sendiri-sendiri.

“Saya juga mengharapkan harus ada  perubahan pola pikir terhadap dampak-dampak yang nantinya timbul dalam,  proses pengawasan infrastruktur, intinya harus transparan dan akuntabel,” tambahnya.

  Ia juga menjelaskan bahwa, persoalan yang selalu dihadapi oleh pemerintah adalah, terkait LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam hal lelang kegiatan baik dana yang bersumber dari APBN maupun dana APBD.

“Kami berharap  jangan  sampai ada SILPA  lagi yang menumpuk dan ujung-ujung dikembalikan. Ini berarti kita tidak mampu mengelola anggar di Papua,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membidangi infrastruktur dan sumber daya alam, Herlin Beatrix Monim mengatakan,  kegiatan pengawasan infrastruktur setiap bulan pihaknya lakukan.

“Hanya saja kali ini kami kaitkan dengan beberapa event besar di Papua, yakni pelaksanaan PON, maka dalam rapat lekja kali ini kami mengundang dinas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan PON,” terangnya.

Diakuinya, pihaknya kali ini ingin mendengar secara langsung sarana dan prasaranan pendukung pelaksanaan PON.

“intinya dalam membangun kemitraan ini, kita membutuhkan data teknis terkait penggunaan anggaran di Provinsi Papua terkait infrastruktur,” tambahnya. (ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *